Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ANTARA HO-Diskominfo Surabaya
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ANTARA HO-Diskominfo Surabaya

Ini Strategi Pemkot Surabaya Atasi Kemiskinan

Amaluddin • 25 Maret 2022 17:40
Surabaya: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencanangkan 25 Maret 2022 sebagai Hari Padat Karya Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hari Padat Karya ditetapkan sebagai salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan dan mendongkrak perekonomian warga Surabaya.
 
"Hari Padat Karya di Kota Surabaya, saya tetapkan sejak tanggal 25 Maret 2022. Saya nyuwun (minta) dukungan semua warga Kota Surabaya. Kita kuatkan, kita rentangkan kekuatan bersama, saya yakin tahun 2022 kalau kita bisa manfaatkan semua lahan yang ada, maka kita bisa menghilangkan pengangguran," kata Eri di Surabaya, Jumat, 25 Maret 2022.
 
Eri mengatakan akan memanfaatkan lahan BTKD Tambak Wedi seluas 6.000 meter persegi tersebut. Lahan itu untuk mulai membuka pemanfaatan tiga sektor program Padat Karya, yakni, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Inilah waktunya ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya harus bangkit. Karena itu saya bicara dengan teman-teman pemkot, adakah lahan pemkot? Ini Insyaallah ada lahan 4 hektare dan yang kita manfaatkan masih 6 ribu meter persegi. Berarti apa? jangan sampai ada MBR dan pengangguran di Surabaya," ujar dia.
 
Baca: Menko PMK Targetkan Pengentasan 25 Kabupaten Tertinggal pada 2024
 
Menurutnya, untuk mengatasi pengangguran di Kota Pahlawan, bukan berarti menjadikan warga itu sebagai tenaga kontrak di lingkup Pemkot Surabaya. Melainkan membekali serta menyiapkan warga sarana dan prasarana lapangan kerja.
 
"Makanya hari ini saya wajibkan fardhu ain, seluruh aset pemkot harus dimanfaatkan oleh umat Kota Surabaya, wabil khusus MBR dan yang belum punya pekerjaan. Di lahan BTKD 6 ribu meter persegi ini, kita bisa manfaatkan untuk budidaya maggot, tanaman hidroponik, jagung dan sawi," ujarnya.
 
Bahkan untuk pemasaran hasil panen, warga diminta tak khawatir. Eri memastikan pemkot siap membantu dan mencarikan pemasarannya.
 
"Njenengan (anda) kerja, pemkot yang memasarkan dan mencari bagaimana ini dipasarkan," ujar Eri.
 
Eri menegaskan program Padat Karya ini juga dikuatkan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Lewat SEB itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke UMKM.
 
"Aturannya baru keluar 2022, kita sudah jalan tahun 2021. Karena dulu saya yakin yang saya kerjakan itu untuk kepentingan umat dan ternyata sekarang aturannya boleh. Inilah waktunya ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya harus bangkit," ujarnya. 
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif