Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menggodok aglomerasi arus mudik Lebaran 2021. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku masih berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatur batasan aglomerasi bagi warga.
"Nanti kepolisian yang akan mengatur batasan-batasannya. Aglomerasi itu biasanya ada penentuan satu regional. Apakah regionalnya itu satu eks karesidenan kalau di pemerintahan. Apakah di daerah tertentu yang berhubungan. Kami minta Lantas untuk membantu," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 27 April 2021.
Ganjar mengatakan, aglomerasi arus mudik pasti bersinggungan dengan daerah-daerah lain. Nah, kata Ganjar, Pemerintah Jateng sedang membuat teknis perjalanan warga di luar aglomerasi.
"Misalnya pembatasan dibuat untuk empat kabupaten dan kota. Daerah yang berada di ujung pasti berhubungan dengan daerah lain. Kalau ditambah lima maka daerah kelima berhubungan dengan keenam. Apa pun yang berbatasan selalu akan berbatasan dengan yang lain," jelas Ganjar.
Baca: Ini 7 Titik Penyekatan Pemudik di Tangerang
Ganjar menegaskan pada pelaksanaan arus mudik, Jateng tidak akan melarang warga yang harus pulang pergi kerja antar kota atau antar kabupaten. Dia mengaku, tidak bisa melarang hal itu.
"Itu tidak bisa dilarang karena rezeki dari warga itu memang ada di kota lain. Akan kita matangkan dan akan disampaikan (ketentuan aglomerasi)," jelas Ganjar.
Menurut Ganjar, Jateng juga sedang menjalin komunikasi dengan tiga provinsi tetangga, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, perihal menekan arus mudik bersama-sama. Ganjar meyakini, Jateng akan aman dari penyebaran covid-19 bila bisa menekan pergerakan orang dari Jakarta dan Jawa Timur.
"Kita harapkan ini nanti juga bisa aman. Nanti kepolisian yang akan menyiapkan," tegas Ganjar.
Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menggodok aglomerasi arus
mudik Lebaran 2021. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku masih berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatur batasan aglomerasi bagi warga.
"Nanti kepolisian yang akan mengatur batasan-batasannya. Aglomerasi itu biasanya ada penentuan satu regional. Apakah regionalnya itu satu eks karesidenan kalau di pemerintahan. Apakah di daerah tertentu yang berhubungan. Kami minta Lantas untuk membantu," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 27 April 2021.
Ganjar mengatakan, aglomerasi arus mudik pasti bersinggungan dengan daerah-daerah lain. Nah, kata Ganjar, Pemerintah Jateng sedang membuat teknis perjalanan warga di luar aglomerasi.
"Misalnya pembatasan dibuat untuk empat kabupaten dan kota. Daerah yang berada di ujung pasti berhubungan dengan daerah lain. Kalau ditambah lima maka daerah kelima berhubungan dengan keenam. Apa pun yang berbatasan selalu akan berbatasan dengan yang lain," jelas Ganjar.
Baca: Ini 7 Titik Penyekatan Pemudik di Tangerang
Ganjar menegaskan pada pelaksanaan arus mudik, Jateng tidak akan melarang warga yang harus pulang pergi kerja antar kota atau antar kabupaten. Dia mengaku, tidak bisa melarang hal itu.
"Itu tidak bisa dilarang karena rezeki dari warga itu memang ada di kota lain. Akan kita matangkan dan akan disampaikan (ketentuan aglomerasi)," jelas Ganjar.
Menurut Ganjar, Jateng juga sedang menjalin komunikasi dengan tiga provinsi tetangga, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, perihal menekan arus mudik bersama-sama. Ganjar meyakini, Jateng akan aman dari penyebaran covid-19 bila bisa menekan pergerakan orang dari Jakarta dan Jawa Timur.
"Kita harapkan ini nanti juga bisa aman. Nanti kepolisian yang akan menyiapkan," tegas Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)