ilustrasi/Medcom.id
ilustrasi/Medcom.id

Tak Bisa Bayar THR, Perusahaan Disarankan Jual Aset

Nasional tunjangan hari raya hari raya idul fitri Yogyakarta Lebaran 2022
Ahmad Mustaqim • 21 April 2022 17:24
Yogyakarta: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat 11 aduan perusahaan yang terindikasi hendak membayar tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil. Bahkan, beberapa perusahaan mengaku tak sanggup membayar THR.
 
"(Pembahayaran THR) dicicil itu tak ada aturannya," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, R Darmawan dihubungi Kamis, 21 April 2022. 
 
Ia menjelaskan ada 11 aduan itu diterima dari platform daring sejak posko aduan THR dibuka sejak 2 April. Ia menyebut perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR itu berasal dari wilayah Kota Yogyakarta sebanyak dua, Kabupaten Sleman delapan, dan satu perusahaan dari Kabupaten Bantul. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami tidak bisa menyampaikan nama perusahaannya demi nama baik. Tapi jenisnya mulai dari restoran, ritel, hingga kampus atau perguruan tinggi," ujar Darmawan. 
 
Baca: Kemnaker: Pengusaha Ada yang Tak Bayar THR
 
Dari data itu, kata dia, ada perusahaan yang hanya mampu membayar THR sebesar 75 persen dan ada yang tak mampu membayar sama sekali. Ada beberapa solusi yang bisa ditempuh perusahaan itu. 
 
"Tawaran solusinya bisa pinjam ke bank untuk bayar THR, lalu pembayaran cicilannya dipindah ke bank. Kalau kepepet bisa jual aset untuk bayar THR," ujarnya. 
 
Ia menyebut kewajiban membayar THR itu sesuai PP Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengupahan; Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja Buruh di Perusahaan. Lalu, sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022, perusahaan tidak diperbolehkan lagi mencicil THR karyawan dan harus dibayarkan 7 hari sebelum lebaran. 
 
Lebih lanjut, pihaknya masih menunggu hingga 25 April atau H-7 Idulfitri untuk mengetahui perusahaan yang tak membayar THR. Jika hingga H-7 ada perusahaan tak membayar THR, lembaganya akan mengambil tindakan. 
 
"Kalau hingga H-7 (THR buruh) tak dibayarkan ada di bagian pengawas menindaknya. Akan dilakukan mediasi lebih dulu. Jika tak ada respon akan dibuatkan nota pemeriksaan. Begitu hingga dua kali. Jika ketiga kalinya tak merespon maka akan dibuatkan berita acara pemeriksaan," ucapnya.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif