Surabaya: Total bantuan sosial untuk warga terdampak korona (covid-19) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencapai Rp496 miliar. Dana tersebut berasal dari bantuan sosial pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkab Banyuwangi.
"Ada yang telah tersalurkan dan ada juga yang masih dalam proses akan disalurkan," kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anasa, dalam keterangan tertulisnya kepada Medcom.id, Selasa, 5 Mei 2020.
Dia menerangkan bantuan secara bertahap disalurkan ke warga sejak April. Di antaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, dan Bantuan Langsung Tunai, dan dana desa.
Dia mengungkap sejumlah bantuan segera disalurkan pada Mei, ke warga. Anas berterima kasih ke pemerintah pusat dan Pemprov Jatim telah membantu warga.
"Yang tak kalah penting, terima kasih kepada kades dan jajaran dengan dukungan BPD, yang telah lembur memvalidasi data warga terdampak, sehingga bantuan dapat segera diterima," ujarnya.
Baca: Klaim Khasiat Jamu Satgas Covid-19 Tanpa Persetujuan BPOM
Anas memerinci, bantuan yang dikucurkan di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) total bantuan Rp228,8 miliar untuk 139.309 KK, PKH untuk 59.563 KK senilai Rp102,5 miliar. BLT Dana Desa dianggarkan Rp66,7 miliar kepada 36.979 warga, dan Bansos Tunai Kemensos sebesar Rp58,2 miliar untuk 32.344 KK.
"Data terakhir surat dari Kemensos, Bansos tunai untuk Banyuwangi menjadi 45.000 penerima. Artinya, jumlah bansos keseluruhan bisa lebih dari Rp496 miliar," terangnya.
Pemprov Jatim pun memberi bantuan sebanyak Rp24 miliar, yang diperuntukan 35 ribu warga terdampak. Sementara bantuan dari APBD Banyuwangi dikucurkan dengan berbagai skema, mulai paket sembako untuk 21.700 KK, paket nutrisi untuk 5.400 ibu hamil-menyusui, 4.000 bantuan untuk penyandang disabilitas, pekerja seni dan pariwisata, hingga insentif 5.000 santri dan beasiswa mahasiswa.
"Jumlah bantuan gotong royong dari pusat, provinsi, dan kabupaten melebihi jumlah warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 193.306 KK. Mudah-mudahan tidak tumpang tindih, sehingga kelebihan kuota bantuan bisa menyasar warga non-DTKS," pungkas Anas.
Surabaya: Total bantuan sosial untuk warga terdampak korona (covid-19) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencapai Rp496 miliar. Dana tersebut berasal dari bantuan sosial pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkab Banyuwangi.
"Ada yang telah tersalurkan dan ada juga yang masih dalam proses akan disalurkan," kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anasa, dalam keterangan tertulisnya kepada
Medcom.id, Selasa, 5 Mei 2020.
Dia menerangkan bantuan secara bertahap disalurkan ke warga sejak April. Di antaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, dan Bantuan Langsung Tunai, dan dana desa.
Dia mengungkap sejumlah bantuan segera disalurkan pada Mei, ke warga. Anas berterima kasih ke pemerintah pusat dan Pemprov Jatim telah membantu warga.
"Yang tak kalah penting, terima kasih kepada kades dan jajaran dengan dukungan BPD, yang telah lembur memvalidasi data warga terdampak, sehingga bantuan dapat segera diterima," ujarnya.
Baca: Klaim Khasiat Jamu Satgas Covid-19 Tanpa Persetujuan BPOM
Anas memerinci, bantuan yang dikucurkan di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) total bantuan Rp228,8 miliar untuk 139.309 KK, PKH untuk 59.563 KK senilai Rp102,5 miliar. BLT Dana Desa dianggarkan Rp66,7 miliar kepada 36.979 warga, dan Bansos Tunai Kemensos sebesar Rp58,2 miliar untuk 32.344 KK.
"Data terakhir surat dari Kemensos, Bansos tunai untuk Banyuwangi menjadi 45.000 penerima. Artinya, jumlah bansos keseluruhan bisa lebih dari Rp496 miliar," terangnya.
Pemprov Jatim pun memberi bantuan sebanyak Rp24 miliar, yang diperuntukan 35 ribu warga terdampak. Sementara bantuan dari APBD Banyuwangi dikucurkan dengan berbagai skema, mulai paket sembako untuk 21.700 KK, paket nutrisi untuk 5.400 ibu hamil-menyusui, 4.000 bantuan untuk penyandang disabilitas, pekerja seni dan pariwisata, hingga insentif 5.000 santri dan beasiswa mahasiswa.
"Jumlah bantuan gotong royong dari pusat, provinsi, dan kabupaten melebihi jumlah warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 193.306 KK. Mudah-mudahan tidak tumpang tindih, sehingga kelebihan kuota bantuan bisa menyasar warga non-DTKS," pungkas Anas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
