Jakarta: Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjalin menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah pemerintah daerah dan perguruan tinggi. MoU itu untuk kerja sama pendidikan dan pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Benny mengatakan, tanggung jawab melindungi PMI tak hanya berada di pundak BP2MI. Melainkan, merupakan tanggung jawab juga untuk pemerintah provinsi hingga pemerintah desa.
"Mari kita lihat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, itu ada 9 tanggung jawab pemerintah provinsi. Lalu, pasal 41 ada 12 tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, Pasal 42 ada 5 tanggung jawab pemerintah desa," kata Benny dalam pidato sembari melepas 249 Pekerja Migran Indonesia (PMI) progran G to G ke Korea Selatan Senin, 20 Maret 2023.
Baca: Peras Calon PMI di Bandara Soetta, 3 Polisi Gadungan Ditangkap
Benny mengungkapkan, BP2MI akan terus melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan pihak terkait dalam menjaga PMI. Alasannya, karena PMI telah berjasa besar dalam memberikan pemasukan kas negara.
"Kita dalam kerja-kerja kolaboratif miliki tanggungjawab yang sama. Jangan main-main, sumbangan devisa mereka (PMI) Rp159,6 triliun," tegas Benny.
Oleh sebab itu, Benny akan melakukan tindakan tegas, jika ada oknum pejabat BP2MI yang berani melakukan tindakan sewenang-sewenang. Fasilitas yang dimiliki BP2MI, tak lepas dari kerja keras para PMI.
"Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. PMI jadi penyumbang ke 2 terbesar setelah sektor migas. Kaget semua orang, karena 3 tahun ini saya gencar memberitakan," ungkap Benny.
"Jajaran BP2MI jangan lelet merespons masalah rakyat terutama persoalan PMI. anda tak tahu diri sudah mendapat gaji, mendapat fasilitas mobil dinas, itu bersumber dari rakyat dan bukan dari nenek moyangnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Benny juga menyinggung keberhasilan BP2MI dalam melawan para sindikat atau mafia PMI ilegal. Sebanyak 82.000 lebih PMI telah diselamatkan BP2MI, dari tangan-tangan jahat sindikat ilegal.
"BP2MI modal nekat, bikin satgas melakukan pencegahan. Dengan kewenangan dan anggaran yang sangat terbatas, kita terus lalukan perbaikan," tutur Benny.
"Kita selama 3 tahun belakangan ini sudah melakukan perubahan besar-besaran. Karena, rakyat sudah pintar, tak bisa lagi dibodohi," ujar Benny.
Dalam acara itu, BP2MI melakukan penandatangan MoU dengan Pemkab Pasaman, Pemkab Biruen, Pemkab Aceh Besar, Pemkab Bantul, Pemkab Ogan Komering Ilir, Pemkab Gunung Kidul, Pemkot Tegal, Pemkab Jombang, dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Kepala
BP2MI Benny Rhamdani menjalin menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah pemerintah daerah dan perguruan tinggi. MoU itu untuk kerja sama pendidikan dan pelatihan Pekerja Migran Indonesia (
PMI).
Benny mengatakan, tanggung jawab melindungi PMI tak hanya berada di pundak BP2MI. Melainkan, merupakan tanggung jawab juga untuk pemerintah provinsi hingga pemerintah desa.
"Mari kita lihat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, itu ada 9 tanggung jawab pemerintah provinsi. Lalu, pasal 41 ada 12 tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, Pasal 42 ada 5 tanggung jawab pemerintah desa," kata Benny dalam pidato sembari melepas 249 Pekerja Migran Indonesia (PMI) progran G to G ke Korea Selatan Senin, 20 Maret 2023.
Baca:
Peras Calon PMI di Bandara Soetta, 3 Polisi Gadungan Ditangkap
Benny mengungkapkan, BP2MI akan terus melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan pihak terkait dalam menjaga PMI. Alasannya, karena PMI telah berjasa besar dalam memberikan pemasukan kas negara.
"Kita dalam kerja-kerja kolaboratif miliki tanggungjawab yang sama. Jangan main-main, sumbangan devisa mereka (PMI) Rp159,6 triliun," tegas Benny.
Oleh sebab itu, Benny akan melakukan tindakan tegas, jika ada oknum pejabat BP2MI yang berani melakukan tindakan sewenang-sewenang. Fasilitas yang dimiliki BP2MI, tak lepas dari kerja keras para PMI.
"Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. PMI jadi penyumbang ke 2 terbesar setelah sektor migas. Kaget semua orang, karena 3 tahun ini saya gencar memberitakan," ungkap Benny.
"Jajaran BP2MI jangan lelet merespons masalah rakyat terutama persoalan PMI. anda tak tahu diri sudah mendapat gaji, mendapat fasilitas mobil dinas, itu bersumber dari rakyat dan bukan dari nenek moyangnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Benny juga menyinggung keberhasilan BP2MI dalam melawan para sindikat atau mafia PMI ilegal. Sebanyak 82.000 lebih PMI telah diselamatkan BP2MI, dari tangan-tangan jahat sindikat ilegal.
"BP2MI modal nekat, bikin satgas melakukan pencegahan. Dengan kewenangan dan anggaran yang sangat terbatas, kita terus lalukan perbaikan," tutur Benny.
"Kita selama 3 tahun belakangan ini sudah melakukan perubahan besar-besaran. Karena, rakyat sudah pintar, tak bisa lagi dibodohi," ujar Benny.
Dalam acara itu, BP2MI melakukan penandatangan MoU dengan Pemkab Pasaman, Pemkab Biruen, Pemkab Aceh Besar, Pemkab Bantul, Pemkab Ogan Komering Ilir, Pemkab Gunung Kidul, Pemkot Tegal, Pemkab Jombang, dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
