Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto/Dok. Pemkab Malang.
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto/Dok. Pemkab Malang.

Pemkab Malang akan Sewa Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas

Daviq Umar Al Faruq • 22 September 2022 15:37
Malang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur, berencana menggunakan mobil listrik untuk kendaraan dinas di wilayah kerja setempat. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.
 
"Mungkin bisa mengadopsi seperti yang dilakukan Surabaya, yakni menyewa kendaraan itu kepada pihak ketiga," kata Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, Kamis, 22 September 2022.
 
Didik menilai, sewa kendaraan listrik pada pihak ketiga akan lebih efisien dalam hal penggunaan anggaran. Dengan skema itu, penggunaan anggaran Pemkab Malang disebut bakal lebih efisien dibanding jika harus membeli kendaraan sendiri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini memang menjadi ketentuan pusat, tapi satu, kaitannya dengan kemampuan anggaran. Hampir semua daerah APBD terbatas, sehingga belum sampai ke sana (pembelian mobil listrik)," imbuhnya.
 
Baca juga: Pemkot Tangerang Terkendala Anggaran Pengadaan Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas

Didik menambahkan, Kabupaten Malang memiliki wilayah yang cukup luas dengan 33 kecamatan. Kondisi ini menjadi pertimbangan mendasar untuk penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
 
"Wilayah Kabupaten Malang itu memiliki kontur yang cukup sulit, ada wilayah pegunungan. Itu juga yang menjadi bahan pertimbangan. Saat ini kami juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat," ujarnya.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Inpres ditandatangani pada Rabu, 14 September 2022.
 
Penerbitan beleid tersebut menjadi bukti dari komitmen pemerintah melakukan transisi energi. Dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
 
"Kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi, dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Untuk mewujudkan desain besar itu, pemerintah memulainya dengan melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui keterangan resmi, Kamis, 15 September 2022.

 
(MEL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif