Bandung: Hasil Survei Indonesian Politick Research and Consulting (IPRC) menunjukkan bahwa warga Kota Bandung akan memilih calon pemimpin berdasarkan identitas baik suku maupun agama. Hal itu dinilai suatu hal yang rentan untuk digunakan agenda politik identitas.
Peneliti IPRC, Fahmi Iss Wahyudi, dalam rilis Temuan Survei Persepsi Publik Terkait Politik Identitas Di Kota Bandung, di Gelanggang Generasi Muda (GGM) di Jalan Merdeka Kota Bandung, Jumat, 26 Agustus 2022.
"Perlu diperhatikan bahwa persentase warga yang setuju dengan indikator etnis/suku, dan agama memiliki kerentanan untuk dijangkau oleh agenda politik identitas. Sehingga, Instansi dan pihak terkait harus melakukan mitigasi antisipasi, penanganan dan pencegahan," ujar Fahmi.
Fahmi menuturkan, pemilihan wakil rakyat seharusnya terlepas dari isu-isu identitas. Hal itu guna memastikan setiap pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih memiliki kualitas yang mumpuni.
"Harusnya preferensi memilih idealnya dari kompetensi, latar belakang rekam jejak kemampuan dalam memimpin," sambungnya.
Ia menilai jika indikator tersebut menerap pada masyarakat, maka dikhawatirkan suatu daerah akan sulit untuk berkembang mengikuti perkembangan baik teknologi atau pun budaya.
"Kalau itu distorsi menjadi isu dia harus satu etnis, satu daerah, satu agama, itu yang dikhawatirkan dalam konteks pengelolaan negara di era modern," sahutnya
Fahmi menuturkan, pihaknya telah melakukan survei terkait politik identitas di Kota Bandung dengan melibatkan sampel 1002 orang pada rentang 20-30 Juli 2022. Sampel beras dari 30 kecamatan di Kota Bandung dan dipilih secara acak.
Hasilnya, mayoritas sampel menilai penting untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat berdasarkan suku, agama, dan kesamaan daerah.
"Sekitar 50 persen warga setuju bahwa calon pemimpin harus memiliki agama yang sama dengan mereka. Persepsi ini merata pada seluruh basis sosio-demografis responden, 40 persen setuju dengan kesamaan daerah, dan 40 persen setuju harus sama dengan etnis/suku pemilih," ungkapnya.
Bandung: Hasil Survei Indonesian Politick Research and Consulting (IPRC) menunjukkan bahwa warga
Kota Bandung akan memilih calon pemimpin berdasarkan identitas baik suku maupun agama. Hal itu dinilai suatu hal yang rentan untuk digunakan
agenda politik identitas.
Peneliti IPRC, Fahmi Iss Wahyudi, dalam rilis Temuan Survei Persepsi Publik Terkait Politik Identitas Di Kota Bandung, di Gelanggang Generasi Muda (GGM) di Jalan Merdeka Kota Bandung, Jumat, 26 Agustus 2022.
"Perlu diperhatikan bahwa persentase warga yang setuju dengan indikator etnis/suku, dan agama memiliki kerentanan untuk dijangkau oleh agenda politik identitas. Sehingga, Instansi dan pihak terkait harus melakukan mitigasi antisipasi, penanganan dan pencegahan," ujar Fahmi.
Fahmi menuturkan, pemilihan wakil rakyat seharusnya terlepas dari isu-isu identitas. Hal itu guna memastikan setiap pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih memiliki kualitas yang mumpuni.
"Harusnya preferens
i memilih idealnya dari kompetensi, latar belakang rekam jejak kemampuan dalam memimpin," sambungnya.
Ia menilai jika indikator tersebut menerap pada masyarakat, maka dikhawatirkan suatu daerah akan sulit untuk berkembang mengikuti perkembangan baik teknologi atau pun budaya.
"Kalau itu distorsi menjadi isu dia harus satu etnis, satu daerah, satu agama, itu yang dikhawatirkan dalam konteks pengelolaan negara di era modern," sahutnya
Fahmi menuturkan, pihaknya telah melakukan survei terkait politik identitas di Kota Bandung dengan melibatkan sampel 1002 orang pada rentang 20-30 Juli 2022. Sampel beras dari 30 kecamatan di Kota Bandung dan dipilih secara acak.
Hasilnya, mayoritas sampel menilai penting untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat berdasarkan suku, agama, dan kesamaan daerah.
"Sekitar 50 persen warga setuju bahwa calon pemimpin harus memiliki agama yang sama dengan mereka. Persepsi ini merata pada seluruh basis sosio-demografis responden, 40 persen setuju dengan kesamaan daerah, dan 40 persen setuju harus sama dengan etnis/suku pemilih," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
