Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan Bupati Pemalang Mukti Agung jadi tersangka kasus dugaan suap/Medcom.id/Fachri
Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan Bupati Pemalang Mukti Agung jadi tersangka kasus dugaan suap/Medcom.id/Fachri

KPK Geledah Kantor BKD dan Ruang Bupati Pemalang

Media Indonesia • 15 Agustus 2022 13:32
Pemalang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datang ke Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah untuk melakukan penggeledahan. Beberapa ruang kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diperiksa.
 
Sebanyak lima orang petugas mengenakan seragam rompi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membawa koper berukuran cukup besar sekitar pukul 09.30 WIB di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang untuk menemukan beberapa barang bukti kasus korupsi.
 
Setelah selesai melakukan penggeledahan di kantor tersebut, petugas KPK melanjutkan penggeledahan di Kantor Bupati Pemalang yang sebelumnya telah disegel. Namun sejauh ini belum ada yang memberikan keterangan terkait penggeledahan tersebut, meskipun di depan kantor terlihat penjagaan ketat petugas kepolisian dengan senjata lengkap.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sudah sejak pagi ada petugas KPK yang melakukan penggeledahan, tapi tidak tahu apa yang dicari dan dibawa dari dalam kantor," kata seorang pegawai di Kantor Bupati Pemalang, Senin, 15 Agustus 2022.
 
Baca: KPK Temukan Bukti Suap Bupati Nonaktif Pemalang di Jaksel

KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang pada 2021-2022. Yakni, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW); Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW); penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM); Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG); Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).
 
Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Mukti dan Adi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 
 
(WHS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif