Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka opsi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah terdampak pandemi virus korona (covid-19). Kota Semarang didorong ikut menerapkan PSBB setelah Kementerian Kesehatan memberi lampu hijau ke Kota Tegal.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyarankan Kota Semarang segera membuat kajian dari aspek sosial ekonomi hingga keamanan. Sebab, Semarang sudah masuk kategori merah pandemi covid-19.
"Segera dikaji. Begitu itu terlihat drastis dan persebarannya semakin luas, tidak usah ragu-ragu," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Jumat malam, 17 April 2020.
Baca: Penerapan PSBB di Kota Tegal Disetujui
Di tengah pandemi virus korona, Ganjar melihat masih banyak kerumunan di Kota Semarang. Banyak kafe ditemukan masih ramai pengunjung hingga larut malam.
"Ini diperlukan tindakan makin tegas dan keras, agar semua mengerti. Pagi-pagi sudah 25 hari saya keliling untuk ngecek dan suasana keramaian itu masih ada," ujar Ganjar menegaskan.
Selain itu, Ganjar meminta warga Semarang saat memeriksakan kesehatan untuk bersikap terbuka. Kasus puluhan tenaga medis Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi yang dinyatakan positif terinfeksi virus korona harus menjadi pembelajaran warga.
"Itu membahayakan lini terakhir kita. Kalau kita gagal, tidak bisa menjaga diri kita sendiri, akan lari ke rumah sakit. Dokter dan perawat akan kewalahan. Itu sangat membahayakan," jelas Ganjar.
Semarang kaji kesiapan
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mempersiapkan wilayahnya mendapat lampu hijau dari Ganjar untuk menerapkan PSBB. Salah satunya mengkaji kesiapan sumber daya.
"Harus dikaji benar kemampuan logistik dan pemenuhan kebutuhan pokok warga selama penerapan tersebut," beber Hendrar Prihadi.
Hendrar Prihadi berharap PSBB di Semarang nantinya diikuti serentak daerah-daerah perbatasan. Hendrar Prihadi berharap Pemprov Jateng bantu ikut membangun komunikasi dengan kepala daerah sekitar Semarang.
"Pemberlakukan PSBB itu harus dihitung semuanya secara cermat, terutama terkait daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Mungkin kita perlu diskusikan dengan Pak Gubernur," pungkas Hendrar Prihadi.
Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka opsi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah terdampak pandemi virus korona (covid-19). Kota Semarang didorong ikut menerapkan PSBB setelah Kementerian Kesehatan memberi lampu hijau ke Kota Tegal.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyarankan Kota Semarang segera membuat kajian dari aspek sosial ekonomi hingga keamanan. Sebab, Semarang sudah masuk kategori merah pandemi covid-19.
"Segera dikaji. Begitu itu terlihat drastis dan persebarannya semakin luas, tidak usah ragu-ragu," kata Ganjar di Semarang, Jawa Tengah, Jumat malam, 17 April 2020.
Baca:
Penerapan PSBB di Kota Tegal Disetujui
Di tengah pandemi virus korona, Ganjar melihat masih banyak kerumunan di Kota Semarang. Banyak kafe ditemukan masih ramai pengunjung hingga larut malam.
"Ini diperlukan tindakan makin tegas dan keras, agar semua mengerti. Pagi-pagi sudah 25 hari saya keliling untuk
ngecek dan suasana keramaian itu masih ada," ujar Ganjar menegaskan.
Selain itu, Ganjar meminta warga Semarang saat memeriksakan kesehatan untuk bersikap terbuka. Kasus puluhan tenaga medis Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi yang dinyatakan positif terinfeksi virus korona harus menjadi pembelajaran warga.
"Itu membahayakan lini terakhir kita. Kalau kita gagal, tidak bisa menjaga diri kita sendiri, akan lari ke rumah sakit. Dokter dan perawat akan kewalahan. Itu sangat membahayakan," jelas Ganjar.
Semarang kaji kesiapan
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mempersiapkan wilayahnya mendapat lampu hijau dari Ganjar untuk menerapkan PSBB. Salah satunya mengkaji kesiapan sumber daya.
"Harus dikaji benar kemampuan logistik dan pemenuhan kebutuhan pokok warga selama penerapan tersebut," beber Hendrar Prihadi.
Hendrar Prihadi berharap PSBB di Semarang nantinya diikuti serentak daerah-daerah perbatasan. Hendrar Prihadi berharap Pemprov Jateng bantu ikut membangun komunikasi dengan kepala daerah sekitar Semarang.
"Pemberlakukan PSBB itu harus dihitung semuanya secara cermat, terutama terkait daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Mungkin kita perlu diskusikan dengan Pak Gubernur," pungkas Hendrar Prihadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
