Tangerang: Wali Kota Serang, Syafrudin, mengaku belum menerima pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Banten terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh kabupaten/kota yang mulai berlaku sejak Senin, 7 September 2020.
"Selama ini kami belum diajak rapat dan belum menerima surat dari Gubernur," ujarnya, Selasa, 8 September 2020.
Syarifudin mengungkapkan sekalipun ada instruksi dari Gubernur, namun setiap aturan harus dilandasi surat keputusan untuk memperkuat kebijakan. Melalui surat, kata dia, PSBB tak sekadar imbauan lisan.
"Karena PSBB itu prosesnya dari kota harus mengajukan ke Kementerian Kesehatan," jelasnya.
Baca juga: Gubernur Banten Berlakukan PSBB di Semua Wilayah
Selain itu, terkait bantuan kebutuhan masyarakat jika dilaksanakan PSBB se-Banten, Syarifudin berdalih anggaran penanganan covid-19 di wilayahnya masih tersedia. Kendati demikian, ia menghendaki Pemprov Banten juga menambah bantuan tersebut.
"Mudah-mudahan dari Pempov ada, tapi bantuan yang kemarin sampai sekarang juga belum selesai," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim, memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya mulai Senin, 7 September 2020. Kebijakan tersebut diambil lantaran tren kasus covid-19 di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten meningkat signifikan.
"Tidak ada rapat evaluasi PSBB tahap 10 atau perpanjangan PSBB ke-9 di Banten. PSBB segera diperpanjang dan sekarang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten," kata Wahidin, Senin, 7 September 2020.
Wahidin mengaku mendapat laporan terakhir dari Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten, Ati Pramudji, pada Minggu, 6 September 2020, yang menyatakan zona risiko di setiap kabupaten/kota di Banten cenderung meningkat.
Menurutnya, Banten sebelumnya tidak pernah terpengaruh dengan kondisi maupun istilah apa pun. Terpenting tetap konsentrasi terhadap penanggulangan penyebaran covid-19 di wilayahnya.
Tangerang: Wali Kota Serang, Syafrudin, mengaku belum menerima pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Banten terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) di seluruh kabupaten/kota yang mulai berlaku sejak Senin, 7 September 2020.
"Selama ini kami belum diajak rapat dan belum menerima surat dari Gubernur," ujarnya, Selasa, 8 September 2020.
Syarifudin mengungkapkan sekalipun ada instruksi dari Gubernur, namun setiap aturan harus dilandasi surat keputusan untuk memperkuat kebijakan. Melalui surat, kata dia, PSBB tak sekadar imbauan lisan.
"Karena PSBB itu prosesnya dari kota harus mengajukan ke Kementerian Kesehatan," jelasnya.
Baca juga:
Gubernur Banten Berlakukan PSBB di Semua Wilayah
Selain itu, terkait bantuan kebutuhan masyarakat jika dilaksanakan PSBB se-Banten, Syarifudin berdalih anggaran penanganan covid-19 di wilayahnya masih tersedia. Kendati demikian, ia menghendaki Pemprov Banten juga menambah bantuan tersebut.
"Mudah-mudahan dari Pempov ada, tapi bantuan yang kemarin sampai sekarang juga belum selesai," katanya.
