Jepara: Para dosen, alumni, dan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara menyerukan darurat demokrasi di Indonesia. Seruan itu diwujudkan dengan pembacaan petisi di lingkungan kampus Unisnu pada Rabu sore, 7 Februari 2024.
Salah satu dosen Unisnu Jepara, Mayadina Rohmi Musfiroh, menyampaikan bahwa saat ini elit-elit politik tidak lagi malu menyalahgunakan kekuasaan. Serta menggunakan hukum untuk meraih kekuasaan.
"Sikap para pemimpin bangsa yang tidak lagi mencirikan seorang negarawan, tetapi elit politik. Indikatornya adalah pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sarat kepentingan politik dan cacat moral/etika," ujar Mayadina.
Dekan Fakultas Hukum dan Syariah (FSH) Unisnu tersebut juga menyinggung ketua KPU yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan menjatuhi sanksi peringatan keras terakhir.
"Padahal Pemilihan Umum 2024 seharusnya menjadi peristiwa demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat dengan maksud memilih pemimpin dan perwakilan rakyat terbaik yang akan memperjuangkan keadilan pemerataan dan kemaslahatan publik, tanpa adanya intimidasi dan ketakutan," kata Mayadina.
Pada kesempatan yang sama juga diampaikan 7 tuntutan. Serta pernyataan sikap dan seruan moral mengajakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum untuk terus mengawal jalannya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Semoga kita semua, sebagai bagian integral dari bangsa ini, agar terus menerus memperjuangkan prinsip dan etika dalam berdemokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Mayadina.
Usai pembacaan pernyataan sikap dan seruan moral, para mahasiswa dan sejumlah dosen membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk solidaritas untuk Pemilu yang jujur dan bermartabat.
Jepara: Para dosen, alumni, dan mahasiswa
Universitas Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara menyerukan darurat demokrasi di Indonesia. Seruan itu diwujudkan dengan pembacaan petisi di lingkungan kampus Unisnu pada Rabu sore, 7 Februari 2024.
Salah satu dosen Unisnu Jepara, Mayadina Rohmi Musfiroh, menyampaikan bahwa saat ini elit-elit politik tidak lagi malu menyalahgunakan kekuasaan. Serta menggunakan hukum untuk meraih kekuasaan.
"Sikap para pemimpin bangsa yang tidak lagi mencirikan seorang negarawan, tetapi elit politik. Indikatornya adalah pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang sarat kepentingan politik dan cacat moral/etika," ujar Mayadina.
Dekan Fakultas Hukum dan Syariah (FSH) Unisnu tersebut juga menyinggung ketua KPU yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan menjatuhi sanksi peringatan keras terakhir.
"Padahal Pemilihan Umum 2024 seharusnya menjadi peristiwa demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat dengan maksud memilih pemimpin dan perwakilan rakyat terbaik yang akan memperjuangkan keadilan pemerataan dan kemaslahatan publik, tanpa adanya intimidasi dan ketakutan," kata Mayadina.
Pada kesempatan yang sama juga diampaikan 7 tuntutan. Serta pernyataan sikap dan seruan moral mengajakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum untuk terus mengawal jalannya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Semoga kita semua, sebagai bagian integral dari bangsa ini, agar terus menerus memperjuangkan prinsip dan etika dalam berdemokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Mayadina.
Usai pembacaan pernyataan sikap dan seruan moral, para mahasiswa dan sejumlah dosen membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk solidaritas untuk Pemilu yang jujur dan bermartabat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
