Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto: Istimewa)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto: Istimewa)

Khofifah Sebut Pelibatan Pelajar dalam Aksi Tolak Omnibus Law Sistematis

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Khofifah Indar Parawansa
Amaluddin • 13 Oktober 2020 16:21
Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut gelombang pelajar yang ikut aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja terencana dan sistematis. Pasalnya, gerakan para pelajar itu hampir terjadi di seluruh Indonesia, termasuk Jatim.
 
"Pengerahan anak-anak SMA/SMK hampir 70 persen ini kok sepertinya merata. Mulai di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di Jatim juga begitu. Kemudian Medan, Sulawesi Selatan kok sepertinya semuanya sama," kata dia, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 13 Oktober 2020.
 
Ia menyayangkan aksi yang diikuti para pelajar hingga berujung kerusuhan. Khofifah meyakini siswa sekolah menengah itu tak paham esensi yang dibawa saat demonstrasi alih-alih ikut-ikutan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Eks Menteri Sosial itu pun menginstruksikan kepala sekolah untuk menghalau keterlibatan para siswa untuk ikut aksi massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ia juga meminta kepada kepala sekolah melakukan dua pendekatan, melalui wali murid dan siswa.
 
Baca juga:Seorang Polisi di Yogyakarta Alami Strok Usai Amankan Demo
 
Selain itu, para komite sekolah juga perlu diajak mencari solusi dalam mengawasi dan mengarahkan orang tua siswa untuk membimbing agar anak tidak ikut-ikutan aksi. Termasuk pelibatan OSIS untuk melakukan pendekatan terhadap para pelajar.
 
"Sampaikan ke mereka untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada teman-temannya," ujarnya.
 
Khofifah melihat pendekatan teman sebaya melalui OSIS efektif mencegah pelajar turun ke jalan. "Dengan diksi ala milenial. Saya rasa mereka bisa sampaikan pesan-pesan itu."
 
Sementara itu untuk menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja, Khofifah mengaku telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi, untuk mengirimkan salinan dari keterangan pemerintah. Dengan begitu ia berharap banyak yang mengerti tentang detail undang-undang tersebut.
 
"Paling tidak penjelasan umum dari Kemenko Perekonomian nanti saya minta Kepala Diddik kirimkan via Whatsapp, tak usah email juga bisa," jelasnya.
 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif