Semarang: Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah Jawa Tengah (Jateng) mendorong peningkatan peran masjid dalam penguatan gagasan moderasi beragama. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat Indonesia telah memasuki tahun politik.
Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja wilayah (rakerwil) dan Halaqoh DMI Jateng dengan tema 'Masjid Sebagai Pusat Moderasi Beragama' di Hotel Gracia, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jateng, Jumatm 24 Februari 2023. Ketua DMI Jateng Ahmad Rofiq menjelaskan pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk menguatkan peran masjid sebagai pusat moderasi beragama.
Pihaknya merencanakan untuk membentuk tim pelatih yang akan disebar ke cabang DMI di daerah-daerah untuk menyosialisasikan perihal moderasi beragama. Para pelatih tersebut, dikatakan Rofiq, akan mendapat sesi Training of Trainers (TOT) sebelum turun ke daerah.
"Jadi, kan sudah ada instruktur nasionalnya, kemudian ada melatih trainernya nanti supaya bisa mendiseminasi sebenarnya seperti apa gambaran moderasi beragama itu. Dan nanti ketika sudah ada trainer-trainer yang punya kompetensi terukur, itu yang nanti akan kita turunkan ke daerah-daerah yang ada di kabupaten/kota," jelas dia di Semarang, Sabtu, 25 Februari 2023.
Rofiq menegaskan moderasi beragama menjadi sangat penting di tengah tingginya konflik yang disebabkan ajaran-ajaran kebencian dan kepentingan kelompok. Dalam kesempatan itu, Rofiq juga menekankan bahwa dalam moderasi beragama untuk tidak menjadikan masjid sebagai senjata politik atas nama agama.
"Harus disadari juga bahwa sejak keran demokrasi dan kebebasan dibuka, itu banyak kasus-kasus yang kemudian mereka mengusung ajaran-ajaran yang cenderung menganggap paham mereka sendiri yang benar," ungkap dia.
Sementara itu, Direktur Program DMI Pusat, Munawar Fuad, mengapresiasi langkah dan inisiatif pengurus wilayah DMI Jateng dalam mendorong peran masjid sebagai pusat moderasi beragama. Fuad menyebut moderasi beragama adalah solusi dan penengah dari konflik yang timbul akibat adanya perbedaan dan kelompok kepentingan.
DMI Jawa Tengah pun disebut Fuad pantas dijadikan panutan dalam upayanya mengatasi tantangan yang menghambat terwujudnya moderasi beragama. Fuad juga mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berupaya menjadikan wilayahnya sebagai pelopor gerakan penguatan keberagamaan yang lebih moderat, toleran, dan lebih damai.
"Mengatasi tantangan, masalah-masalah yang mendesak di lingkungan Jawa Tengah itu sendiri yang tidak mudah, di mana keberagaman, cara pandang, terhadap internal keagamaan di muslim sendiri dan terhadap agama lain, dan juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," ungkap dia.
Dalam kesempatan lainnya, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah KH Noor Achmad menekankan menjaga marwah masjid menjelang masuknya tahun politik. Dia mengimbau agar tidak terjadinya praktik politisasi masjid.
Achmad menuturkan beberapa langkah dapat diambil untuk mencegah politisasi masjid. Salah satunya dengan tidak mengundang tokoh politik untuk menyampaikan dakwah yang dikhawatirkan hanya untuk kelompok kepentingan.
"Sehingga masjid harus bebas dari politik, masjid itu harus objektif, masjid juga harus kuat membawa misi kemasjidan, misi keumatan, dan misi keagamaan," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Semarang:
Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah Jawa Tengah (Jateng) mendorong peningkatan peran masjid dalam penguatan gagasan moderasi beragama. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat Indonesia telah memasuki tahun politik.
Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja wilayah (rakerwil) dan Halaqoh DMI Jateng dengan tema 'Masjid Sebagai Pusat Moderasi Beragama' di Hotel Gracia, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jateng, Jumatm 24 Februari 2023. Ketua DMI Jateng Ahmad Rofiq menjelaskan pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk menguatkan peran masjid sebagai pusat moderasi beragama.
Pihaknya merencanakan untuk membentuk tim pelatih yang akan disebar ke cabang DMI di daerah-daerah untuk menyosialisasikan perihal moderasi beragama. Para pelatih tersebut, dikatakan Rofiq, akan mendapat sesi Training of Trainers (TOT) sebelum turun ke daerah.
"Jadi, kan sudah ada instruktur nasionalnya, kemudian ada melatih trainernya nanti supaya bisa mendiseminasi sebenarnya seperti apa gambaran moderasi beragama itu. Dan nanti ketika sudah ada trainer-trainer yang punya kompetensi terukur, itu yang nanti akan kita turunkan ke daerah-daerah yang ada di kabupaten/kota," jelas dia di Semarang, Sabtu, 25 Februari 2023.
Rofiq menegaskan moderasi beragama menjadi sangat penting di tengah tingginya konflik yang disebabkan ajaran-ajaran kebencian dan kepentingan kelompok. Dalam kesempatan itu, Rofiq juga menekankan bahwa dalam moderasi beragama untuk tidak menjadikan masjid sebagai senjata politik atas nama agama.
"Harus disadari juga bahwa sejak keran demokrasi dan kebebasan dibuka, itu banyak kasus-kasus yang kemudian mereka mengusung ajaran-ajaran yang cenderung menganggap paham mereka sendiri yang benar," ungkap dia.
Sementara itu, Direktur Program DMI Pusat, Munawar Fuad, mengapresiasi langkah dan inisiatif pengurus wilayah DMI Jateng dalam mendorong peran masjid sebagai pusat moderasi beragama. Fuad menyebut moderasi beragama adalah solusi dan penengah dari konflik yang timbul akibat adanya perbedaan dan kelompok kepentingan.
DMI Jawa Tengah pun disebut Fuad pantas dijadikan panutan dalam upayanya mengatasi tantangan yang menghambat terwujudnya moderasi beragama. Fuad juga mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berupaya menjadikan wilayahnya sebagai pelopor gerakan penguatan keberagamaan yang lebih moderat, toleran, dan lebih damai.
"Mengatasi tantangan, masalah-masalah yang mendesak di lingkungan Jawa Tengah itu sendiri yang tidak mudah, di mana keberagaman, cara pandang, terhadap internal keagamaan di muslim sendiri dan terhadap agama lain, dan juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," ungkap dia.
Dalam kesempatan lainnya, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah KH Noor Achmad menekankan menjaga marwah masjid menjelang masuknya tahun politik. Dia mengimbau agar tidak terjadinya praktik politisasi masjid.
Achmad menuturkan beberapa langkah dapat diambil untuk mencegah politisasi masjid. Salah satunya dengan tidak mengundang tokoh politik untuk menyampaikan dakwah yang dikhawatirkan hanya untuk kelompok kepentingan.
"Sehingga masjid harus bebas dari politik, masjid itu harus objektif, masjid juga harus kuat membawa misi kemasjidan, misi keumatan, dan misi keagamaan," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
