Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan memperbaiki 2.500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan 1.650 unit sarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).
Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, mengatakan pembangunan Rutilahu menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tahun Bekasi. Sementara, pembangunan SPALD-S akan menggunakan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Untuk SPALD-S yang dari anggaran APBD Murni kita ada alokasi kurang lebih 820 unit pembuatan MCK/SPALD-S dan dari program DAK sebanyak 830 jadi totalnya 1.650 unit. Adapun terkait Rutilahu kita dari APBD akan memperbaiki sebanyak 2.500 unit yang tersebar di 23 kecamatan masing-masing 15 unit per-desa," kata Chaidir, Rabu, 17 Mei 2023.
Kedua program ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir adanya masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem maupun stunting.
Pihaknya juga turun langsung dengan melibatkan dinas lainnya guna memverifikasi data penerima manfaat. Sehingga, penerima program bisa sesuai sasaran,
"Kolaborasi antar dinas dalam memvalidasi para penerima manfaat sudah sesuai dengan tujuan dari kedua program tersebut. Hal itu juga menjadi kunci penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Bekasi," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Bekasi: Pemerintah Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, akan memperbaiki 2.500
Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan 1.650 unit sarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).
Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, mengatakan pembangunan Rutilahu menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tahun Bekasi. Sementara, pembangunan SPALD-S akan menggunakan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Untuk SPALD-S yang dari anggaran APBD Murni kita ada alokasi kurang lebih 820 unit pembuatan MCK/SPALD-S dan dari program DAK sebanyak 830 jadi totalnya 1.650 unit. Adapun terkait Rutilahu kita dari APBD akan memperbaiki sebanyak 2.500 unit yang tersebar di 23 kecamatan masing-masing 15 unit per-desa," kata Chaidir, Rabu, 17 Mei 2023.
Kedua program ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir adanya masyarakat yang mengalami
kemiskinan ekstrem maupun stunting.
Pihaknya juga turun langsung dengan melibatkan dinas lainnya guna memverifikasi data penerima manfaat. Sehingga, penerima program bisa sesuai sasaran,
"Kolaborasi antar dinas dalam memvalidasi para penerima manfaat sudah sesuai dengan tujuan dari kedua program tersebut. Hal itu juga menjadi kunci penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Bekasi," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id(NUR)
