Kementerian ATR/BPN Targetkan 126 Juta Bidang Tanah Pada 2025 Tersertifikasi

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terus menggencarkan sertifikasi tanah masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat. "PTSL menargetkan bisa menyertifikasi sejumlah 126 juta bidang tanah pada 2025. Masih ada sekitar 46,6 juta bidang tanah yang belum bersertifikat," kata Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Soegoto dalam rilis Polling Institute dengan tema: Evaluasi Publik Atas Kineja Perpajakan dan Pertanahan di Indonesia', yang digelar secara daring pada Minggu, 20 November 2022.  Himawan menyampaikan, dari target 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi pada tahun 2025, tahun ini ada 94,2 juta bidang tanah yang sudah terdaftar. Sementara yang telah bersertifikat, sejumlah 79,4 juta bidang tanah. Baca: Survei: Publik Puas dengan Program Pertanahan Kementerian ATR/BPN Salah satu kendala yang dihadapi, kata Himawan, masih banyak warga yang belum mau mendaftarkan sertifikasi tanahnya melalui PTSL, karena alasan berbagai hal. "Terutama yang di daerah-daerah. Mereka takut, kalau sudah disertifikat, mereka suruh bayar pajak. Tanah mereka ini kan rata-rata warisan turun temurun dari leluhurnya. Nah, mereka nggak mau tanahnya disertifikat," katanya. Menurut Himawan, Menteri ATR/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto telah menyampaikan kepada para kepala daerah, hendaknya menggratiskan pajak bagi warga yang melakukan sertifikasi tanah untuk pertama kalinya. "Pak Menteri sudah menyampaikan kepada kepala daerah, sebaiknya pengurusan sertifikat pertama itu digratiskan pajaknya," katanya. Himawan juga mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN tengah berupaya untuk melakukan modifikasi layanan pertanahan dari analog menjadi digital. Menurutnya, transformasi layanan pertanahan analog ke digital merupakan suatu keniscayaan. Apalagi, tanah memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Kondisi ini pun mendorong Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan agar bisa semakin mudah, murah, dan transparan. "Kami sudah mulai melakukan transformasi digital, dimulai dari lingkungan kerja. Salah satunya adalah dengan digitalisasi dokumen dan warkah pertanahan," katanya. Baca: Kejar Target PTSL, Menteri Hadi Antarkan Langsung Sertifikat ke Warga Himawan juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) dan Hotline Pengaduan. Dua program ini dilaunching Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, belum lama ini. Sebelumnya, Lembaga Polling Institute mengadakan survei pada tanggal 2 hingga 8 November 2022. Survei dilakukan secara wawancara tatap muka oleh interviewer yang telah dilatih.   Ada 1.220 orang yang menjadi sampel poling. Mereka berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, yang tersebar secara proporsional. Poling ini memiliki margin of error (MoE) sekitar 2.9% pada rentang kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Polling Institute, Kennedy Muslim, mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui soal program sertifikat tanah untuk rakyat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sekitar 33.9% responden mengaku tahu soal PTSL.  Namun untuk program-program Lainnya, seperti Pelataran dan Hotline Pengaduan, tingkat pengetahuan warga terhadap program-program tersebut masih rendah. "Untuk Program Pelataran dan Hotline Pengaduan, tingkat kedikenalannya masih sangat rendah. Masing-masing di angka 5,9% dan 8,6%," kata Kennedy dalam paparan hasil survei yang disampaikan secara daring, pada Minggu, 20 November 2022. Namun rata-rata masyarakat mengaku puas dengan program-program Pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Untuk Program PTSL, tingkat kepuasannya mencapai sekitar 77.8%. Sedangkan untuk program Pelataran mencapai 87.4%, dan program Hotline Pengaduan mencapai 86.6%. "Tingkat awareness warga terhadap suatu program itu sangat penting. Sebab semakin tinggi, maka akan berdampak positif terhadap persepsi publik terkait kemudahan dalam pengurusan administrasi pertanahan. Jika warga tahu program pertanahan, maka persepsinya jauh lebih positif. Pengurusan administrasi pertanahan dinilai jauh lebih mudah," kata Kennedy.