Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta seluruh bupati/wali kota se-Jatim mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Percepatan ini agar target seluruh bidang tanah di Jawa Timur bisa terdaftar tahun 2025 tercapai.
"Bagi masyarakat kurang mampu, Khofifah juga meminta kepada daerah membantu proses tersebut, melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL dan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB," kata Khofifah, disela-sela peringatan HUT Undang- Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke 61 di Surabaya, Jumat, 24 September 2021.
Khofifah meminta kepada seluruh daerah di Jatim membantu masyarakat tidak mampu agar bisa memiliki sertifikat tanah. Sebab, kata Khofifah, masih banyak dijumpai kendala sertifikat, faktornya karena masyarakat tidak mampu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Saya harap kepala daerah bisa ikut membantu percepatan PTSL di wilayahnya masing-masing, dengan memberikan semacam subsidi untuk mengurangi beban masyarakat atas pendaftaran tanah pertama kali. Anggarkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing," ujarnya.
Baca: Belasan Pejabat Pemkot Malang Diperiksa Polisi soal Terobos Pantai saat PPKM
Khofifah optimistis program PTSL yang digulirkan pemerintah mampu menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini terjadi, seperti tumpang tindih, termasuk juga mafia tanah.
“Jika tanahnya terdaftar, maka masyarakat tidak perlu lagi khawatir terjadi konflik, karena jelas ada tanahnya, ukurannya,juga sertifikat kepemilikan. Bagi yang memiliki usaha, sertipikat ini juga bisa menjadi jaminan ke bank untuk mendapatkan pinjaman modal usaha,” ujarnya.
Khofifah menyebut, Pemprov Jatim juga berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus konflik tanah ujga menyikat habis mafia tanah bersama dengan dukungan Kepolisian serta Kementerian ATR/BPN.
Lima Daerah Jadi Pilot Project
Di kesempatan terpisah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjuk lima daerah menjadi pilot project program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini akan digelar di lima kecamatan di masing-masing lima daerah tersebut.
"Lima daerah itu adalah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, Bangkalan dan Kabupaten Sumenep. Jika tahun ini masih lima daerah, tahun depan akan dikembangkan menjadi 25 daerah yang menggelar program percepatan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, Mohamad Yasin dikonfirmasi, Jumat, 24 September 2021.
Program percepatan dimaksud akan lebih fokus dan lebih diprioritaskan dengan keterpaduan semua pihak dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dengan masing-masing programnya.
Di Jatim, ada 1.746.990 penduduk atau setara 4,4 persen dari total 39 juta penduduk masuk dalam kategori miskin ekstrem. Pemprov Jatim menarget penduduk miskin ekstrem tersebut bisa dientas hingga 2024.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 4,4 persen penduduk Jatim atau 1.746.990 penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem. Targetnya, 2024 bisa dientas," katanya.
Pengentasan kemiskinan ekstrem di Jatim, lanjut Yasin, sesuai arahan Presiden Jokowi. Pada Maret 2021 lalu, Presiden Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta warga Indonesia yang masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta seluruh bupati/wali kota se-Jatim mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Percepatan ini agar target seluruh bidang tanah di Jawa Timur bisa terdaftar tahun 2025 tercapai.
"Bagi masyarakat kurang mampu, Khofifah juga meminta kepada daerah membantu proses tersebut, melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL dan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB," kata Khofifah, disela-sela peringatan HUT Undang- Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke 61 di Surabaya, Jumat, 24 September 2021.
Khofifah meminta kepada seluruh daerah di Jatim membantu masyarakat tidak mampu agar bisa memiliki sertifikat tanah. Sebab, kata Khofifah, masih banyak dijumpai kendala sertifikat, faktornya karena masyarakat tidak mampu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Saya harap kepala daerah bisa ikut membantu percepatan PTSL di wilayahnya masing-masing, dengan memberikan semacam subsidi untuk mengurangi beban masyarakat atas pendaftaran tanah pertama kali. Anggarkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing," ujarnya.
Baca: Belasan Pejabat Pemkot Malang Diperiksa Polisi soal Terobos Pantai saat PPKM
Khofifah optimistis program PTSL yang digulirkan pemerintah mampu menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini terjadi, seperti tumpang tindih, termasuk juga mafia tanah.
“Jika tanahnya terdaftar, maka masyarakat tidak perlu lagi khawatir terjadi konflik, karena jelas ada tanahnya, ukurannya,juga sertifikat kepemilikan. Bagi yang memiliki usaha, sertipikat ini juga bisa menjadi jaminan ke bank untuk mendapatkan pinjaman modal usaha,” ujarnya.
Khofifah menyebut, Pemprov Jatim juga berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus konflik tanah ujga menyikat habis mafia tanah bersama dengan dukungan Kepolisian serta Kementerian ATR/BPN.
Lima Daerah Jadi Pilot Project
Di kesempatan terpisah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjuk lima daerah menjadi
pilot project program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini akan digelar di lima kecamatan di masing-masing lima daerah tersebut.
"Lima daerah itu adalah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, Bangkalan dan Kabupaten Sumenep. Jika tahun ini masih lima daerah, tahun depan akan dikembangkan menjadi 25 daerah yang menggelar program percepatan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, Mohamad Yasin dikonfirmasi, Jumat, 24 September 2021.
Program percepatan dimaksud akan lebih fokus dan lebih diprioritaskan dengan keterpaduan semua pihak dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dengan masing-masing programnya.
Di Jatim, ada 1.746.990 penduduk atau setara 4,4 persen dari total 39 juta penduduk masuk dalam kategori miskin ekstrem. Pemprov Jatim menarget penduduk miskin ekstrem tersebut bisa dientas hingga 2024.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 4,4 persen penduduk Jatim atau 1.746.990 penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem. Targetnya, 2024 bisa dientas," katanya.
Pengentasan kemiskinan ekstrem di Jatim, lanjut Yasin, sesuai arahan Presiden Jokowi. Pada Maret 2021 lalu, Presiden Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta warga Indonesia yang masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
