Jayapura: Polda Papua meminta pemerintah kabupaten/kota selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pengambilan kebijakan soal pencegahan penyebaran virus korona.
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan salah satunya kebijakan soal penerapan jam malam di Kota Jayapura, mulai pukul 20.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT.
“Pentingnya koordinasi yang intens antara pemerintah kota dan kabupaten dengan pemerintah provinsi dalam berjuang membatasi penyebaran virus ini,” kata Waterpauw, Kamis, 7 Mei 2020.
Menurut Waterpauw, apa pun keputusan yang dilakukan selama pandemi covid-19 perlu dikoordinasikan dengan baik. Sebab setiap keputusan memiliki dampak yang harus ditanggung bersama.
“Diberlakukan pembatasan jam malam setuju-setuju saja, dengan catatan aktivitas masyarakat bukan malam hari, tetapi siang hari,” ujarnya.
Baca juga: Dana Otsus tak Akan Dipangkas
Alih-alih jam malam, ia menilai sosialisasi secara terus menerus soal social distancing dan physical distancing perlu terus diintensifkan.
“Jangan panik saat memberlakukan keputusan karena nanti bisa membuat warga panik. Apalagi masyarakat sudah hampir dua bulan tinggal di rumah. Jadi memang perlu sinergi,” katanya.
Waterpauw mengaku khawatir jika setiap daerah membuat kebijakan masing-masing tanpa koordinasi dapat menimbulkan konflik. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
"Itu kan gara-gara covid-19, begitu juga yang di Kabupaten Keerom, masing-masing mau menerjemahkan (aturan) dengan cara mereka sendiri dan lain pihak menolak hingga timbul gesekan,” jelasnya.
Ia pun meminta Pemkot Jayapura tak memberlakukan jam malam jika belum dijelaskan secara keseluruhan teknisnya. Sedangkan kepolisian menjamin akan membantu penuh untuk kepentingan bersama.
“Jika kita lihat pasien sembuh covid-19 sudah makin banyak, artinya ada upaya yang cukup signifikan. Tapi jangan membuat kebijakan yang membuat orang takut dan bingung, batasan jam malam itu perlu pertimbangan kembali,” pungkasnya.
Jayapura: Polda Papua meminta pemerintah kabupaten/kota selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pengambilan kebijakan soal pencegahan penyebaran virus korona.
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan salah satunya kebijakan soal penerapan jam malam di Kota Jayapura, mulai pukul 20.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT.
“Pentingnya koordinasi yang intens antara pemerintah kota dan kabupaten dengan pemerintah provinsi dalam berjuang membatasi penyebaran virus ini,” kata Waterpauw, Kamis, 7 Mei 2020.
Menurut Waterpauw, apa pun keputusan yang dilakukan selama pandemi covid-19 perlu dikoordinasikan dengan baik. Sebab setiap keputusan memiliki dampak yang harus ditanggung bersama.
“Diberlakukan pembatasan jam malam setuju-setuju saja, dengan catatan aktivitas masyarakat bukan malam hari, tetapi siang hari,” ujarnya.
Baca juga:
Dana Otsus tak Akan Dipangkas
Alih-alih jam malam, ia menilai sosialisasi secara terus menerus soal social distancing dan physical distancing perlu terus diintensifkan.
“Jangan panik saat memberlakukan keputusan karena nanti bisa membuat warga panik. Apalagi masyarakat sudah hampir dua bulan tinggal di rumah. Jadi memang perlu sinergi,” katanya.
Waterpauw mengaku khawatir jika setiap daerah membuat kebijakan masing-masing tanpa koordinasi dapat menimbulkan konflik. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
"Itu kan gara-gara covid-19, begitu juga yang di Kabupaten Keerom, masing-masing mau menerjemahkan (aturan) dengan cara mereka sendiri dan lain pihak menolak hingga timbul gesekan,” jelasnya.
Ia pun meminta Pemkot Jayapura tak memberlakukan jam malam jika belum dijelaskan secara keseluruhan teknisnya. Sedangkan kepolisian menjamin akan membantu penuh untuk kepentingan bersama.
“Jika kita lihat pasien sembuh covid-19 sudah makin banyak, artinya ada upaya yang cukup signifikan. Tapi jangan membuat kebijakan yang membuat orang takut dan bingung, batasan jam malam itu perlu pertimbangan kembali,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
