Tangerang: Senat Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menyatakan sikapnya terhadap situasi bangsa saat ini yang telah mengkhawatirkan. Mereka menilai Presiden Joko Widodo yang seharusnya netral dalam pemilu, justru memperlihatkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dengan melakukan berbagai manuver.
"Demokrasi nyata-nyata telah dibajak sedemikian rupa untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Demokrasi telah mengalami kemunduran jauh dari nilai-nilai keadaban bangsa yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika," ujar Rektor UMT, Ahmad Amarullah, berdasarkan keterangan resmi yang diterima, Rabu, 7 Februari 2024.
Amarullah menegaskan, kemunduran terhadap demokrasi itu terlihat dari dimulainya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan "karpet merah" bagi anak seorang presiden maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). Padahal nyata-nyata belum memenuhi syarat usia sebagai calon presiden atau wakil presiden.
"Dan akhirnya kita tahu Ketua MK saat itu yang notabene pamannya diberhentikan sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat berdasar putusan MKMK," katanya.
Amarullah menambahkan, terbaru ini DKPP memutus ketua dan anggota KPU RI yang terbukti melakukan pelanggaran etik karena meloloskan Gibran sebagai cawapres.
"Hal ini memperjelas pencalonan Gibran nyata-nyata cacat secara etika dan moral," ucapnya.
Amarullah menjelaskan, masalah hukum juga membuat miris dan memalukan yang seakan jadi alat untuk memukul lawan dan merangkul kawan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampak jelas untuk kepentingan politik bagi penguasa.
"Menjadikan sebagai alat sandera bagi lawan-lawan politik dan sekaligus sebagai alat untuk memaksa elit tertentu masuk dalam lingkaran pemenangan capres tertentu," jelasnya.
Terdapat 7 poin pernyataan sikap dari Senat Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai berikut:
Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kondisi kebangsaan yang semakin jauh dari nilai keadaban dan semakin merosotnya nilai-nilai moral dan etika menjelang Pemilu 2024
Mendesak kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan segala manuver politiknya demi memenangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto
Mengingatkan kembali agar Jokowi untuk mengedepankan nilai moral dan etika dalam menjalankan kekuasaannya selaku kepala negara serta netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024
Menyerukan kepada penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk menjaga independensi dan mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu
Kepada anggota TNI/Polri dan ASN untuk menjaga netralitas dan jangan mau diintervensi oleh kekuasaan atau pihak manapun demi kepentingan salah satu pasangan calon
Meminta kepada penegak hukum baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan bukan sebagai alat untuk memukul lawan dan merangkul kawan
Mengajak kepada civitas akademika UMT dan masyarakat Banten pada umumnya untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dengan mengedepankan hati nurani dan rasional dalam menentukan pilihannya serta menolak praktik politik uang.
Tangerang: Senat Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) menyatakan sikapnya terhadap situasi bangsa saat ini yang telah mengkhawatirkan. Mereka menilai
Presiden Joko Widodo yang seharusnya netral dalam pemilu, justru memperlihatkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dengan melakukan berbagai manuver.
"Demokrasi nyata-nyata telah dibajak sedemikian rupa untuk kepentingan rezim yang berkuasa. Demokrasi telah mengalami kemunduran jauh dari nilai-nilai keadaban bangsa yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika," ujar Rektor UMT, Ahmad Amarullah, berdasarkan keterangan resmi yang diterima, Rabu, 7 Februari 2024.
Amarullah menegaskan, kemunduran terhadap demokrasi itu terlihat dari dimulainya putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan "karpet merah" bagi anak seorang presiden maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). Padahal nyata-nyata belum memenuhi syarat usia sebagai calon presiden atau wakil presiden.
"Dan akhirnya kita tahu Ketua MK saat itu yang notabene pamannya diberhentikan sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat berdasar putusan MKMK," katanya.
Amarullah menambahkan, terbaru ini DKPP memutus ketua dan anggota KPU RI yang terbukti melakukan pelanggaran etik karena meloloskan Gibran sebagai cawapres.
"Hal ini memperjelas pencalonan Gibran nyata-nyata cacat secara etika dan moral," ucapnya.
Amarullah menjelaskan, masalah hukum juga membuat miris dan memalukan yang seakan jadi alat untuk memukul lawan dan merangkul kawan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampak jelas untuk kepentingan politik bagi penguasa.
"Menjadikan sebagai alat sandera bagi lawan-lawan politik dan sekaligus sebagai alat untuk memaksa elit tertentu masuk dalam lingkaran pemenangan capres tertentu," jelasnya.
Terdapat 7 poin pernyataan sikap dari Senat Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai berikut:
- Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kondisi kebangsaan yang semakin jauh dari nilai keadaban dan semakin merosotnya nilai-nilai moral dan etika menjelang Pemilu 2024
- Mendesak kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan segala manuver politiknya demi memenangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto
- Mengingatkan kembali agar Jokowi untuk mengedepankan nilai moral dan etika dalam menjalankan kekuasaannya selaku kepala negara serta netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024
- Menyerukan kepada penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk menjaga independensi dan mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu
- Kepada anggota TNI/Polri dan ASN untuk menjaga netralitas dan jangan mau diintervensi oleh kekuasaan atau pihak manapun demi kepentingan salah satu pasangan calon
- Meminta kepada penegak hukum baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya dan bukan sebagai alat untuk memukul lawan dan merangkul kawan
- Mengajak kepada civitas akademika UMT dan masyarakat Banten pada umumnya untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dengan mengedepankan hati nurani dan rasional dalam menentukan pilihannya serta menolak praktik politik uang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)