Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan menyusul kondisi cuaca kemarau dan fenomena El Nino.
Penetapan status siaga darurat bencana alam kekeringan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang telah resmi diterbitkan. Masa siaga darurat kekeringan tersebut berlaku sejak 27 Juli hingga 31 Oktober 2023.
"Kami sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. SK-nya sudah keluar," terang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan, Selasa, 15 Agustus 2023.
Fitriandy menjelaskan, penetapan status siaga bencana kekeringan berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD tentang adanya potensi kekeringan yang dihadapi masyarakat di Kota Cimahi, apalagi dengan adanya fenomena El Nino.
"SK diterbitkan dalam rangka persiapan menghadapi musim kemarau, untuk mengantisipasi adanya bencana alam yang diakibatkan kondisi cuaca saat ini," katanya.
Dia mengungkapkan berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Cimahi tahun 2022, seluruh kelurahan di Cimahi berpotensi terdampak bencana kekeringan dengan kategori sedang. Berdasarkan pemetaan luas potensi bencana kekeringan mencapai 4.280,40 hektare.
Untuk kelurahan dengan luas bahaya tertinggi yaitu Cipageran yaitu seluas 620,28 hektare dengan kelas tinggi atau sekitar 14,49 persen dari total luas wilayah bahaya kekeringan.
"Hasil dokumen KRB, potensi kekeringan hampir di seluruh kelurahan, cuma rata-rata kategori sedang, dan ini yang diwaspadai pada saat muncul El Nino. Terutama di wilayah dengan luasan potensi kekeringan cukup besar seperti di Kelurahan Cipageran," ungkapnya.
BPBD Cimahi memprediksi potensi bencana kekeringan lahan pertanian, kekeringan sumber air bersih, serta kejadian kebakaran rumah dan lahan.
Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap bencana ini, BPBD bakal gencar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng OPD terkait serta menerbitkan surat kesiapsiagaan bencana kekeringan.
"Sejauh ini kalau laporan langsung ke kita belum ada, tapi kalau ke OPD lain sudah terutama yang membutuhkan pasokan air bersih. Kita terus koordinasi dengan OPD dan lintas sektoral lainnya untuk antisipasi supaya kekeringan tidak semakin meluas," jelasnya.
Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan menyusul kondisi cuaca kemarau dan
fenomena El Nino.
Penetapan status siaga darurat bencana alam kekeringan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang telah resmi diterbitkan. Masa siaga darurat kekeringan tersebut berlaku sejak 27 Juli hingga 31 Oktober 2023.
"Kami sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. SK-nya sudah keluar," terang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi, Fitriandy Kurniawan, Selasa, 15 Agustus 2023.
Fitriandy menjelaskan, penetapan status siaga bencana kekeringan berdasarkan hasil kaji cepat yang dilakukan BPBD tentang adanya potensi kekeringan yang dihadapi masyarakat di Kota Cimahi, apalagi dengan adanya fenomena El Nino.
"SK diterbitkan dalam rangka persiapan menghadapi musim kemarau, untuk mengantisipasi adanya bencana alam yang diakibatkan kondisi cuaca saat ini," katanya.
Dia mengungkapkan berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Cimahi tahun 2022, seluruh kelurahan di Cimahi berpotensi terdampak bencana kekeringan dengan kategori sedang. Berdasarkan pemetaan luas
potensi bencana kekeringan mencapai 4.280,40 hektare.
Untuk kelurahan dengan luas bahaya tertinggi yaitu Cipageran yaitu seluas 620,28 hektare dengan kelas tinggi atau sekitar 14,49 persen dari total luas wilayah bahaya kekeringan.
"Hasil dokumen KRB, potensi kekeringan hampir di seluruh kelurahan, cuma rata-rata kategori sedang, dan ini yang diwaspadai pada saat muncul El Nino. Terutama di wilayah dengan luasan potensi kekeringan cukup besar seperti di Kelurahan Cipageran," ungkapnya.
BPBD Cimahi memprediksi potensi bencana kekeringan lahan pertanian, kekeringan sumber air bersih, serta kejadian kebakaran rumah dan lahan.
Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap bencana ini, BPBD bakal gencar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggandeng OPD terkait serta menerbitkan surat kesiapsiagaan bencana kekeringan.
"Sejauh ini kalau laporan langsung ke kita belum ada, tapi kalau ke OPD lain sudah terutama yang membutuhkan pasokan air bersih. Kita terus koordinasi dengan OPD dan lintas sektoral lainnya untuk antisipasi supaya kekeringan tidak semakin meluas," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
