Sejak menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 2021, Khan telah menangani berbagai kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
Sosoknya semakin dikenal ketika ia mengincar Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan penyelidikan terkait tuduhan kejahatan perang dalam konflik Israel-Hamas pada 2023.
Keberanian Khan dalam mengusut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk dalam kasus yang melibatkan tokoh besar seperti Netanyahu, membuatnya menjadi salah satu sosok penting di dunia peradilan internasional saat ini.
Latar Belakang Karim Ahmad Khan
Lahir pada 30 Maret 1970 di Edinburgh, Skotlandia, Karim Ahmad Khan berasal dari keluarga keturunan Pakistan.Ia menyelesaikan pendidikan hukum di King's College London dan melanjutkan studi di Wolfson College, Oxford, meskipun tidak menyelesaikan program doktoralnya.
Sejak awal kariernya, Khan telah terlibat dalam tribunal internasional seperti Tribunal Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR).
Pengalamannya ini menjadi fondasi yang kuat dalam perjalanan kariernya di bidang hukum internasional.
Selain itu, Khan juga pernah menjabat sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB dan memimpin Tim Investigasi PBB untuk Promosi Akuntabilitas atas Kejahatan yang Dilakukan oleh Daesh/ISIL di Irak (UNITAD).
Di bawah kepemimpinannya, tim tersebut berhasil mengumpulkan bukti penting untuk menuntut para pelaku kejahatan serius di Irak, yang menunjukkan komitmen Khan terhadap akuntabilitas dan keadilan bagi para korban.
Keberanian dalam Mengusut Kejahatan Perang
Pada tanggal 21 November 2024, ICC mengumumkan bahwa Pre-Trial Chamber I telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, terkait tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Israel-Hamas.Surat perintah penangkapan ini didasarkan pada pengajuan yang dilakukan oleh Kantor Jaksa ICC Khan pada 20 Mei 2024, yang menunjukkan bukti adanya kejahatan serius yang dilakukan selama konflik tersebut.
Langkah Khan yang mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu menunjukkan keterlibatannya dalam menangani kasus-kasus sensitif yang melibatkan pemimpin negara berpengaruh.
Keputusan ini menurutnya diambil berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, serta melalui proses forensik yang independen untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Langkah ini menunjukkan keberanian Khan dalam menghadapi tekanan internasional dan mempertahankan prinsip hukum yang berlaku, meskipun mendapat reaksi keras dari beberapa pihak.
Netanyahu menyebut langkah ICC yang diinisiasi oleh Khan sebagai bentuk antisemitisme, sementara pihak lain menyambut baik keputusan tersebut sebagai langkah menuju keadilan bagi korban konflik.
Keputusan ini mempertegas peran Khan sebagai jaksa yang menghadapi pemimpin dunia dalam upaya penegakan hukum. Keputusan Khan ini mempertegas posisinya sebagai jaksa yang tidak gentar menghadapi tekanan politik dalam upaya menegakkan hukum internasional.
Kontroversi dan Tantangan Pribadi
Sebagai Jaksa ICC, Khan tidak luput dari kontroversi. Pada Oktober 2024, Khan menghadapi tuduhan pelecehan seksual yang dilayangkan oleh seorang ajudan perempuan. Tuduhan ini datang di tengah meningkatnya ketegangan seputar penyelidikan ICC terhadap konflik di Timur Tengah.Khan membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tuduhan ini merupakan upaya untuk mendiskreditkan dirinya dan ICC. Meski tidak ada penyelidikan resmi yang diluncurkan karena kurangnya bukti, kontroversi ini tetap menimbulkan dampak pada reputasinya.
Khan menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye untuk menghalangi pekerjaannya, terutama dalam kasus-kasus sensitif yang ia tangani.
Meski menghadapi tantangan pribadi dan profesional, Khan terus berupaya untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.
Dukungan dan Tantangan Internasional
Tindakan Khan sebagai Jaksa ICC mendapatkan dukungan dari banyak organisasi internasional dan negara-negara Eropa yang percaya pada pentingnya akuntabilitas atas kejahatan perang.Namun, Amerika Serikat, yang bukan anggota ICC, menolak keputusan ini dan bahkan mengancam akan memberikan sanksi pribadi terhadap Khan.
Khan tetap berpegang pada prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan, meskipun menghadapi tekanan dari kekuatan besar dunia.
Organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch, mendukung langkah-langkah Khan dan menyatakan bahwa tuntutan ini adalah tentang memastikan bahwa konflik tidak digunakan sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
Dukungan ini menunjukkan bahwa upaya Khan bukanlah sesuatu yang ia lakukan sendirian; ia didukung oleh komunitas internasional yang menginginkan keadilan dan akuntabilitas.
Karim Ahmad Khan adalah simbol keteguhan dalam menegakkan hukum internasional, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan tekanan.
Dengan langkah-langkah tegas yang ia ambil, termasuk surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu, Khan telah menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang posisi atau kekuasaan seseorang.
Fokus Khan pada Netanyahu menunjukkan tekadnya dalam menegakkan keadilan, meskipun menghadapi tekanan politik.
Keberanian dan komitmennya terhadap keadilan internasional membuatnya menjadi sosok yang dihormati sekaligus kontroversial, dengan dampak yang mungkin akan mempengaruhi masa depan peradilan internasional di tahun-tahun mendatang.
Baca Juga:
Netanyahu Akhirnya 'Diburon' ICC, Bisa Ditahan?
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
