Tel Aviv: Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bertekad memperluas serangan daratnya di Kota Rafah, Jalur Gaza. Komitmen itu disampaikan Gallant
dalam pertemuan dengan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan.
Gallant mengatakan, upaya yang mereka lakukan di Rafah bertujuan untuk membubarkan kelompok militan Hamas. Mereka berusaha mengamankan pemulangan sandera yang masih ditahan di Gaza.
Ia juga mengatakan bahwa dirinya dan Sullivan mendiskusikan cara untuk memperkuat posisi Israel di Timur Tengah.
Pada Minggu kemarin, Sullivan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas operasi militer Israel yang lebih tepat sasaran terhadap Hamas di Gaza. Dengan demikian, diharapkan upaya mereka dapat menurunkan risiko kerugian sipil.
"Posisi Presiden Joe Biden mengenai Rafah tetap sama. Kami berharap serangan besar-besaran di Rafah dapat dihindari untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan," ucap Sullivan, dilansir dari VoA, Senin, 20 Maret 2024.
Sullivan juga memberi pengarahan kepada Netanyahu tentang diskusinya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Arab Saudi.
Menurut Gedung Putih, rencana Amerika Serikat (AS) adalah agar Arab Saudi mengakui Israel dan membantu Otoritas Palestina memerintah Gaza dengan imbalan jalan menuju status negara di wilayah tersebut.
“Sullivan menegaskan kembali perlunya Israel menghubungkan operasi militernya dengan strategi politik yang dapat menjamin kekalahan abadi Hamas, pembebasan semua sandera dan masa depan yang lebih baik bagi Gaza,” kata Gedung Putih.
Gaza Pascaperang
Kantor Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada operasi militer Israel di Rafah, bantuan kemanusiaan dan sandera yang ditahan di Gaza.
Netanyahu menentang gagasan kemerdekaan Palestina karena dianggap sebagai ancaman nyata terhadap keamanan nasional Israel.
Dia mengatakan Israel akan mempertahankan kontrol keamanan terbuka atas Gaza dan hanya akan bekerja sama dengan warga Palestina yang tidak terafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina yang didukung Barat.
Netanyahu telah bersumpah untuk tidak menghentikan perang melawan Hamas sampai kelompok Islam tersebut dikalahkan dan semua sandera yang tersisa dipulangkan.
Namun, kabinetnya menghadapi keretakan internal mengenai rencana pemerintahan Gaza pascaperang.
Benny Gantz, salah satu menteri Kabinet Perangnya, mengancam akan mundur dari koalisi pemerintahan pada hari Sabtu, kecuali Netanyahu menyetujui “rencana aksi” pascaperang pada 8 Juni.
Gantz mengatakan hal ini harus mencakup langkah-langkah untuk mengalahkan Hamas, memulangkan para sandera dan mengambil langkah-langkah menuju pembentukan “pemerintahan Amerika, Eropa, Arab dan Palestina yang akan mengatur urusan sipil di Jalur Gaza.”
Netanyahu menyebut komentar Gantz sebagai “kata-kata palsu”. Menurutnya, komentar tersebut akan menyebabkan “kekalahan bagi Israel, meninggalkan sebagian besar sandera, membiarkan Hamas tetap utuh dan berdirinya negara Palestina.”
Baca juga: Lebih dari 810.000 Orang Mengungsi dari Rafah, UNRWA: Tidak Ada Zona Aman
Cek Berita dan Artikel yang lain di
