Pertemuan itu melibatkan Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi, Kepala Staf Israel Defense Force (IDF) Letjen. Aviv Kochavi, dan kepala Mossad Yossi Cohen untuk membahas kesediaan pemerintahan Biden untuk bernegosiasi dengan Iran mengenai kesepakatan nuklir.
“Israel tidak akan bergantung pada perjanjian nuklir Iran dan akan melakukan segalanya untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir,” ujar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa, seperti dikutip Sputnik, Rabu 24 Februari 2021.
“Israel tidak menggantungkan harapannya pada kesepakatan dengan rezim ekstremis seperti (Iran). Kami sudah melihat berapa nilai perjanjian ini dengan Korea Utara,” kata Netanyahu pada upacara peringatan Pertempuran Tel Hai tahun 1920.
“Dengan atau tanpa kesepakatan, kami akan melakukan segalanya sehingga (Iran tidak) dipersenjatai dengan senjata nuklir,” tegas Netanyahu.
Pada 2015, Iran menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Jerman, dan Uni Eropa. Kesepakatan itu mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.
Kemudian, pemerintahan mantan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari kesepakatan pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran. Ini mendorong Iran untuk mengumumkan bahwa mereka secara bertahap akan meninggalkan kewajibannya berdasarkan kesepakatan, pertama-tama, batasan pengayaan uranium.
Pada Desember, Iran mengeluarkan undang-undang untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya dan menghentikan inspeksi PBB atas situs nuklirnya sebagai tanggapan atas pembunuhan ilmuwan nuklir Iran terkemuka Mohsen Fakhrizadeh. Ilmuwan itu merupakan salah satu tokoh kunci di balik program nuklir Iran.
Teheran menyalahkan pembunuhan itu pada Israel. Pada Januari, organisasi energi atom Iran mengumumkan bahwa negara tersebut telah berhasil memperkaya uranium hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow, sementara pekan lalu, Teheran memutuskan untuk membatasi inspeksi situs nuklirnya oleh IAEA.
Pada pertengahan Januari, media Israel melaporkan bahwa pemerintahan Biden sedang merundingkan kembalinya Washington ke kesepakatan itu, mungkin untuk memperkenalkan perubahan tertentu padanya.
Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Aviv Kohavi mengatakan, saat itu bahwa "apa pun yang terlihat seperti perjanjian saat ini atau versi yang lebih baik" akan menjadi kesepakatan yang buruk dari sudut pandang operasional dan strategis.
“Oleh karena itu , tidak dapat diterima oleh Israel,” pungkas Kohavi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
