Addis Ababa: Pada KTT Uni Afrika (UA) ke-34 yang diadakan hampir selama akhir pekan, para pemimpin Afrika menegaskan kembali dukungan benua itu untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel. Mereka mengutuk keras kekerasan Israel terhadap Palestina, pembangunan pemukiman ilegal dan upaya menjajah Al-Quds atau Yerusalem.
Dalam teguran pedas yang dikeluarkan dalam pernyataan akhir KTT pada Minggu, Uni Afrika mengkonfirmasi ilegalitas semua permukiman Israel di Tepi Barat, Al-Quds Timur (Yerusalem) dan Dataran Tinggi Golan Suriah.
“Permukiman Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan,” ujar Uni Afrika, seperti dikutip IOL, Selasa 9 Februari 2021.
Dalam seruan yang sebagian besar ditujukan ke Malawi, Uni Afrika juga meminta anggotanya untuk mempertahankan status hukum Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. Selain juga menahan diri dari tindakan apa pun yang merusak status hukum kota, khususnya memindahkan kedutaan ke Yerusalem.
Pada November, pemerintahan Lazarus Chakwera di Malawi mengumumkan niat negara tersebut untuk mendirikan kedutaannya di Yerusalem. Para pemimpin Afrika di KTT Uni Afrika menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Israel untuk menjajah Yerusalem, termasuk memberlakukan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya, adalah ilegal.
Penggunaan kekuatan mematikan, melanggar hukum, dan berlebihan oleh militer Israel terhadap warga sipil Palestina juga disorot. Uni Afrika menyerukan pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum ini serta atas tindakan yang dilakukan oleh pemukim Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.
“Sebagai kekuatan pendudukan, Israel bertanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina dan harta benda mereka,” tegas Uni Afrika.
Uni Afrika mengatakan akan bekerja dengan aktor internasional lainnya untuk memastikan pembentukan negara Palestina dalam perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Berbicara dari Ramallah, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menyambut baik pernyataan AU yang kuat dan komprehensif tentang pendudukan Israel dan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967. "Kami sangat menghargai solidaritas Afrika untuk perjuangan Palestina," kata Duta Besar Palestina untuk Afrika Selatan, Hanan Jarrar.
Kelompok solidaritas Palestina di seluruh benua juga menyambut pernyataan kuat Uni Afrika, dan para aktivis berharap kata-kata yang kuat itu akan mendorong masing-masing negara Afrika untuk menekan Israel untuk mengakhiri pendudukannya di Palestina, yang kini telah memasuki tahun ke-54.
“Pemerintah Israel belum bereaksi terhadap pernyataan Uni Afrika. Namun, kecaman keras dari anggota Uni Afrika merupakan pukulan bagi upaya Israel untuk mendapatkan status pengamat di Uni Afrika,” kata penulis Afrika Selatan, Suraya Dadoo.
“Selama bertahun-tahun, Israel berusaha untuk mendapatkan status pengamat di Uni Afrika sehingga dapat mempengaruhi hubungan Afrika dengan Palestina. Tujuan utamanya adalah untuk membubarkan solidaritas Afrika dengan Palestina,” pungkas Dadoo.
Dalam teguran pedas yang dikeluarkan dalam pernyataan akhir KTT pada Minggu, Uni Afrika mengkonfirmasi ilegalitas semua permukiman Israel di Tepi Barat, Al-Quds Timur (Yerusalem) dan Dataran Tinggi Golan Suriah.
“Permukiman Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan,” ujar Uni Afrika, seperti dikutip IOL, Selasa 9 Februari 2021.
Dalam seruan yang sebagian besar ditujukan ke Malawi, Uni Afrika juga meminta anggotanya untuk mempertahankan status hukum Yerusalem sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. Selain juga menahan diri dari tindakan apa pun yang merusak status hukum kota, khususnya memindahkan kedutaan ke Yerusalem.
Pada November, pemerintahan Lazarus Chakwera di Malawi mengumumkan niat negara tersebut untuk mendirikan kedutaannya di Yerusalem. Para pemimpin Afrika di KTT Uni Afrika menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Israel untuk menjajah Yerusalem, termasuk memberlakukan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya, adalah ilegal.
Penggunaan kekuatan mematikan, melanggar hukum, dan berlebihan oleh militer Israel terhadap warga sipil Palestina juga disorot. Uni Afrika menyerukan pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum ini serta atas tindakan yang dilakukan oleh pemukim Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.
“Sebagai kekuatan pendudukan, Israel bertanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina dan harta benda mereka,” tegas Uni Afrika.
Uni Afrika mengatakan akan bekerja dengan aktor internasional lainnya untuk memastikan pembentukan negara Palestina dalam perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Berbicara dari Ramallah, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menyambut baik pernyataan AU yang kuat dan komprehensif tentang pendudukan Israel dan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967. "Kami sangat menghargai solidaritas Afrika untuk perjuangan Palestina," kata Duta Besar Palestina untuk Afrika Selatan, Hanan Jarrar.
Kelompok solidaritas Palestina di seluruh benua juga menyambut pernyataan kuat Uni Afrika, dan para aktivis berharap kata-kata yang kuat itu akan mendorong masing-masing negara Afrika untuk menekan Israel untuk mengakhiri pendudukannya di Palestina, yang kini telah memasuki tahun ke-54.
“Pemerintah Israel belum bereaksi terhadap pernyataan Uni Afrika. Namun, kecaman keras dari anggota Uni Afrika merupakan pukulan bagi upaya Israel untuk mendapatkan status pengamat di Uni Afrika,” kata penulis Afrika Selatan, Suraya Dadoo.
“Selama bertahun-tahun, Israel berusaha untuk mendapatkan status pengamat di Uni Afrika sehingga dapat mempengaruhi hubungan Afrika dengan Palestina. Tujuan utamanya adalah untuk membubarkan solidaritas Afrika dengan Palestina,” pungkas Dadoo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
