Jika Gantz mundur, maka Netanyahu akan semakin menggantungkan kelanjutan perangnya di Gaza pada sekutu sayap kanan.
Pengumuman tersebut memperdalam perpecahan dalam kepemimpinan Israel setelah lebih dari tujuh bulan memasuki perang di Gaza, di mana Israel belum mencapai tujuan utamanya, yaitu membubarkan Hamas dan mengembalikan sejumlah sandera yang diculik dalam serangan kelompok pejuang tersebut pada 7 Oktober 2023.
Gantz menjabarkan rencana enam poin yang mencakup pengembalian sandera, mengakhiri kekuasaan Hamas, demiliterisasi Jalur Gaza dan membentuk pemerintahan internasional untuk urusan sipil dengan kerja sama Amerika, Eropa, Arab dan Palestina.
Rencana tersebut juga mendukung upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan memperluas dinas militer bagi seluruh warga Israel. Dia memberi batas waktu hingga 8 Juni mendatang.
"Jika Anda memilih jalur fanatik dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran, maka kami akan terpaksa mundur dari pemerintahan," kata Gantz, seperti dikutip dari laman PBS News Hour, Minggu, 19 Mei 2024.
Netanyahu menanggapinya dengan mengatakan kritik, bahwa Gantz lebih memilih mengeluarkan ultimatum kepada perdana menterinya sendiri ketimbang terhadap Hamas. Gantz, saingan politik lama Netanyahu, bergabung dengan koalisinya dan Kabinet Perang Israel di hari-hari awal perang dengan Hamas sebagai isyarat persatuan nasional.
Kepergiannya akan membuat Netanyahu semakin terikat pada sekutu sayap kanan yang mengambil sikap keras dalam perundingan mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza, dan yang meyakini bahwa Israel harus menduduki Gaza serta membangun kembali permukiman Yahudi di sana.
Baca juga: Akhirnya Truk Bantuan Kemanusiaan Lewati Dermaga AS Menuju Gaza
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
