Sadr telah meningkatkan kekuasaannya atas negara Irak sejak menjadi yang pertama dalam pemilihan 2018 di mana koalisinya memenangkan 54 kursi.
Ulama populis yang tak terduga ini telah menjadi tokoh dominan dan sering menjadi raja dalam politik Irak sejak invasi AS.
Dia menentang semua campur tangan asing di Irak, baik oleh Amerika Serikat, di mana dia melawan pemberontakan setelah tahun 2003, atau oleh negara tetangga Iran. Khusus untuk Iran, dia selalu mengkritik karena keterlibatannya yang dekat dalam politik Irak.
Sadr, bagaimanapun, masih tetap berada di Iran. Selama itu pula dia telah menyerukan penarikan pasukan AS dari Irak, di mana Washington mempertahankan kekuatan sekitar 2.500 dalam perang berkelanjutan melawan teroris Islamic State (ISIS).
Hasil awal juga menunjukkan bahwa calon pro-reformasi yang muncul dari protes 2019 telah memperoleh beberapa kursi di parlemen yang beranggotakan 329 orang.
Partai Kurdi memenangkan 61 kursi, hasil menunjukkan, termasuk 32 untuk Partai Demokrat Kurdistan yang mendominasi pemerintah wilayah otonomi Kurdi Irak, dan 15 untuk saingannya Partai Uni Patriotik Kurdistan.
Koalisi Taqaddum pimpinan parlemen Sunni pimpinan Mohammed al-Halbousi memenangkan 38 kursi, kantor berita negara Irak melaporkan, menjadikannya yang terbesar kedua di parlemen. Koalisi Negara Hukum Maliki berada di urutan ketiga dengan secara keseluruhan meraih 37 kursi.
Hukum baru, tapi partai besar yang sama
Pemilu di Irak sejak tahun 2003 telah diikuti oleh negosiasi yang berlarut-larut yang dapat berlangsung berbulan-bulan dan berfungsi untuk mendistribusikan jabatan pemerintah di antara partai-partai dominan.Hasil pada Senin diperkirakan tidak akan secara dramatis mengubah keseimbangan kekuatan di Irak atau di wilayah yang lebih luas.
