"Jalur ini akan berada di bawah kendali militer Israel. Setelah perang, pemerintahan sipil akan beroperasi di Gaza dan Jalur Gaza akan direhabilitasi di bawah kepemimpinan negara-negara Teluk," kata Netanyahu kepada Perusahaan Penyiaran Publik Israel.
"Kami tidak akan menyerah pada tekanan internasional," imbuhnya, dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 12 Desember 2023.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang merupakan sekutu dekat Israel, menyatakan keinginannya untuk melihat Otoritas Palestina (PA) menyatukan kembali Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki.
Menurut pemimpin Negeri Paman Sam itu, langkah ini dapat menghindari pendudukan Israel atau pengurangan wilayah Palestina.
Dalam wawancara itu, Netanyahu mengatakan pemerintahannya tidak mengesampingkan kemungkinan perang melawan pasukan PA di Tepi Barat dan sedang membuat rencana darurat untuk menanggapi peristiwa semacam itu.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Palestina harus memerintah Gaza setelah Israel mengakhiri perangnya melawan Hamas.
Meskipun rencana tersebut belum muncul, Blinken menguraikan komentar mengenai garis merah dan ekspektasi Washington terhadap wilayah pesisir yang terkepung.
“Tidak ada pendudukan kembali di Gaza setelah konflik berakhir. Tidak ada upaya untuk memblokade atau mengepung Gaza. Tidak ada pengurangan wilayah Gaza,” kata Blinken pada konferensi pers di Tokyo di sela G7.
Blinken mengatakan, mungkin diperlukan “masa transisi” di akhir konflik, namun pemerintahan pasca krisis di Gaza harus mencakup suara-suara Palestina.
“Ini harus mencakup pemerintahan yang dipimpin Palestina dan Gaza yang bersatu dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina,” pungkasnya.
Baca juga: Hamas Tegaskan Komitmen Bela Hak-Hak Sah Warga Palestina
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
