Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan kepala Dewan Regional Shomron, badan yang bertanggung jawab atas blok pemukiman di Tepi Barat, Yossi Dagan, turut serta dalam aksi unjuk rasa bersama 20 anggota Knesset.
Jajaran menteri dan pedemo berbaris menuju Gunung Sbeih di dekat kota Beita, selatan Nablus, tempat pos ilegal Eviatar ilegal berdiri, menurut seorang reporter kantor berita Anadolu Agency.
"Kami di sini untuk mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu kuat," kata Ben-Gvir dalam aksi unjuk rasa, seperti dikutip dari Middle East Monitor.
Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda keputusan tentang nasib pos terdepan ilegal tersebut hingga setelah bulan suci Ramadan. Pos terdepan dibangun oleh pemukim Israel pada Mei 2021 di dekat Nablus.
Unjuk rasa Senin kemarin digelar di tengah meningkatnya ketegangan di seluruh wilayah Palestina, setelah polisi Israel pekan lalu menyerang jemaah yang sedang beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur.
Data perkiraan Israel dan Palestina menunjukkan bahwa sekitar 650.000 pemukim tinggal di 164 permukiman dan 116 pos terdepan di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur yang diduduki.
Di bawah hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal.
Baca juga: Ribuan Warga Israel Bergerak ke Pos Ilegal di Tepi Barat saat Ketegangan Meningkat
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
