Jika referendum ini berakhir dengan dukungan terhadap konstitusi baru, Saied akan mendapat kekuasaan penuh.
Referendum dilakukan di peringatan satu tahun pembubaran pemerintahan oleh Kais Saied. Kala itu, ia menetapkan aturan darurat dan mulai memerintah secara sepihak melalui sebuah dekrit.
Tempat pemungutan suara di Tunisia sudah dibuka sejak pukul 06.00 waktu setempat dan akan ditutup pada 21.00. Dilansir dari Al Jazeera, Senin, 25 Juli 2022, Saied mengatakan perubahan diperlukan untuk menghentikan elite politik yang korup.
Belum diketahui pasti kapan hasil referendum akan diumumkan. Sejauh ini, antusiasme warga tunisia terhadap referendum konstitusi baru relatif rendah.
Hasil referendum akan menentukan apakah Tunisia berubah dari sistem parlementer hibrida ke sistem presidensial. Banyak penentang rencana konstitusi baru mengatakan bahwa mereka akan memboikot pemungutan suara agar tidak memberi legitimasi kepada Saied.
Para pengunjuk rasa menggelar aksi protes di ibu kota Tunis pada Jumat dan Sabtu kemarin.
Pemungutan suara konstitusi baru sudah dimulai sejak Sabtu untuk warga Tunisia yang tinggal di luar negeri. Namun, menurut angka yang terdaftar oleh presiden komisi pemilihan Tunisia (ISIE) Farouk Bouasker, jumlah pemilih di luar negeri cukup rendah, antara 4,5 dan 6,5 persen.
Jajak pendapat yang dilakukan awal tahun ini menunjukkan kurangnya antusiasme warga Tunisia terhadap referendum, dengan prediksi hanya berada di kisaran 10 hingga 15 persen.
Di Tunisia, 25 Juli dirayakan sebagai hari libur umum yang menandai hari Republik Tunisia, memperingati plebisit sebelumnya di mana rakyat Tunisia memilih menghapuskan monarki negara dan mendirikan republik pertama pada 1957.
Saied mengatakan, konstitusi baru yang diusulkannya adalah dokumen dasar bagi Republik Ketiga Tunisia. Meski banyak yang percaya bahwa rancangan konstitusi akan diadopsi terlepas dari hasilnya nanti, ISIE secara aktif mendesak mereka yang terdaftar untuk keluar dan memberikan suara mereka.
Konstitusi baru memungkinkan Saied untuk terus memerintah dengan dekrit sampai pemilihan legislatif diadakan pada Desember mendatang.
Konstitusi sebelumnya, yang diadopsi pada 2014, memberikan hak dan kebebasan yang tidak dapat disangkal kepada warga negara Tunisia, terutama kelompok minoritas. Konstitusi ini memisahkan kekuasaan presiden, pemerintah dan parlemen, dengan lembaga-lembaga untuk mengawasi keseimbangannya, dengan peradilan sebagai kekuasaan yang independen.
Sedangkan konstitusi baru menempatkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di tangan presiden.
Baca: Aksi Protes Warga Tunisia Menentang Aturan Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
