Para WNI ABK Cobija dibebaskan pengadilan Yaman. Foto: Dok. KBRI Muscat.
Para WNI ABK Cobija dibebaskan pengadilan Yaman. Foto: Dok. KBRI Muscat.

18 ABK WNI Dibebaskan Pengadilan Yaman

Marcheilla Ariesta • 31 Agustus 2021 21:59
Hadramaut: Sebanyak 18 anak buah kapal warga negara Indonesia (ABK WNI) yang bekerja di Kapal Cobija akhirnya dibebaskan dari sebuah pengadilan di Yaman. Pembebasan mereka tertuang dalam surat Jaksa Agung Republik Yaman kepada Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Hadramaut, 8 Agustus 2021 lalu.
 
"Dalam amar putusan disebutkan, para ABK WNI diperbolehkan meninggalkan kapal, terkecuali kapten kapal (warga negara Spanyol) sampai dengan keluarnya putusan tingkat kasasi atas perkara banding Pengadilan Tinggi Provinsi Hadramaut Yaman," demikian dikutip dari keterangan KBRI Muscat, Selasa, 31 Agustus 2021.
 
Kapal Cobija adalah kapal ikan yang dimiliki warga Somalia bernama Mohammad Abdul Kadir melalui perusahaan bernama Somalink Fisheries Investment Company yang beralamat di Bosaso, Purtland State of Somalia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kasus 18 ABK WNI berawal ketika kapal berangkat dari Myanmar akhir Desember 2019. Setelah beroperasi di laut selama 9 bulan, kapal tiba di Yaman pada 26 September 2020.
 
Selama berada di Yaman, ABK dijanjikan pulang ke Indonesia, namun pemilik kapal tidak memenuhi janjinya. Kondisi di kapal yang memprihatinkan, terbatasnya makan, dan minum, serta cuaca di Yaman yang panas, membuat ABK semakin menderita.
 
Baca juga: Presiden Yaman Resmi Terima Surat Kepercayaan Dubes Irzan Djohan
 
Juni lalu, ABK menghubungi KBRI Muscat untuk meminta pertolongan. KBRI segera bertindak cepat dengan menghubungi otoritas di Yaman, Kementerian Luar Negeri RI, dan pihak-pihak terkait.
 
Dalam pelaksanaan di lapangan, Satgas Perlindungan KBRI Muscat di Yaman juga bergerak cepat. Selain bantuan kekonsuleran, bantuan bahan makanan dan obat terus diberikan kepada ABK yang tertahan di kapal. Cobija memiliki masalah hukum berupa praktek penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Australia dan pemalsuan bendera kapal.
 
Kontak dan negosiasi terus ditingkatkan, antara lain dengan Kedutaan Yaman di Oman, Kemenlu Yaman di Arab Saudi, Kemenlu Yaman di Hadramaut, imigrasi, otoritas kelautan dan perikanan di Mukalla, otoritas pengadilan dan kejaksaan di Mukalla.
 
Duta Besar RI untuk Oman dan Yaman, Mohamad Irzan Djohan, secara khusus bertemu dengan Menlu Yaman, Ahmad Awadh bin Mubarak di Riyadh pada 15 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, Dubes Irzan meminta agar 18 ABK WNI dapat dibebaskan dari tuntutan hukum terhadap kapten kapal dan perusahaan.
 
Saat ini ke-18 ABK WNI dan 1 ABK Peru telah keluar dari Kapal di Pelabuhan Mukalla. Satgas Perlindungan KBRI Muscat segera melakukan penjemputan ABK dari Kota Mukalla dan tiba di Kota Tarim, Hadramaut pada 31 Agustus 2021.
 
Kini mereka tinggal di kantor Satgas Perlindungan Tarim. Di tengah sulitnya  kondisi dan terbatasnya jumlah penerbangan di Yaman, ke-18 ABK tersebut dijadwalkan akan meninggalkan Yaman menuju tanah air pada 16 September 2021.
 
Dubes Irzan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Yaman dan Pemerintah Indonesia atas fasilitasi dan penyelesaian hukum kasus illegal fishing dan pemalsuan bendera kapal. Secara khusus, Dubes juga memberikan pujian atas kerja keras Satgas Perlindungan KBRI Muscat yang berhasil menyelesaikan kasus ABK Cobija di Yaman dengan hasil yang sangat baik.
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif