Berlaku sejak 1967, sebuah undang-undang Israel memberikan hak kesetaraan bagi para pemukim Yahudi di Tepi Barat. Lewat UU itu, pemukim di Tepi Barat memiliki hak yang sama dengan warga lain di tanah Israel.
Sesuai aturan, UU tersebut wajib diratifikasi parlemen setiap lima tahun. Namun dua anggota koalisi pemerintah, seorang anggota partai Arab Bersatu (Raam) dan anggota partai sayap kiri Meretz menyatakan tidak setuju terhadap pembacaan Rancangan UU tersebut.
Penolakan tersebut diyakini tidak akan mengancam keberlanjutan hukum Israel di Tepi Barat, namun mengancam stabilitas pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett.
Oposisi, yang telah mengumumkan bahwa akan menentang RUU itu untuk menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan PM Bennett, telah mengumpulkan total 58 suara. Angka tersebut lebih tinggi dari kubu koalisi yang hanya mencapai 52 suara.
Pemerintahan PM Bennett baru-baru ini kehilangan mayoritas di parlemen, yang membuka jalan atas berlasungnya momen perdebatan atas "Hukum Yudea dan Samaria", istilah Israel untuk menyebut nama Tepi Barat.
Jika RUU itu tidak disahkan pada 1 Juli mendatang, lebih dari 475.000 pemukim di Tepi Barat tidak akan lagi menerima hak yang sama seperti warga Israel lainnya, termasuk hak mengikuti pemilihan umum.
Menurut sejumlah pengamat, oposisi sayap kanan yang dipimpin mantan PM Benjamin Netanyahu tidak akan menghalangi pembaruan kebijakan pro pemukiman di Tepi Barat. Namun, oposisi diyakini akan berusaha melemahkan pemerintahan PM Bennett dengan mengambil langkah agar koalisi tidak dapat mengesahkan RUU tersebut.
Baca: Israel Didesak Batalkan Perluasan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat
"Bennett, pulanglah. Sudah waktunya untuk membawa Israel kembali ke kanan," kata partai oposisi Likud.
Kepala kebijakan luar negeri Israel, Yair Lapid, mengakui "kekalahan" pemerintah dari kubu oposisi. Namun ia optimistis pemerintahan PM Bennett akan "kembali dengan lebih kuat" untuk "memenangkan putaran berikutnya." (Kaylina Ivani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
