Dalam sebuah surat kepada Majelis Umum PBB, departemen hukum kantor kepresidenan Iran menyerukan "semua inisiatif hukum dalam kekuasaannya, termasuk mengeluarkan resolusi" untuk mengutuk pemerintah AS demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
"Amerika Serikat, selama bertahun-tahun menunjukkan unilateralisme berlebihan dalam tindakan mereka yang melanggar hukum dan perjanjian internasional," kata surat tersebut, dilansir dari Al Jazeera, Minggu, 2 Januari 2022.
Surat itu dikeluarkan jelang peringatan tahun kedua pembunuhan Soleimani pada 3 Januari mendatang.
Mantan Presiden AS Donald Trump, yang memerintahkan pembunuhan sang jenderal, mengatakan pada saat itu bahwa Soleimani adalah 'teroris top dunia yang seharusnya sudah dihentikan sejak lama.'
Tak hanya Soleimani, Komandan Irak Abu Mahdi al-Muhandi dan beberapa lainnya juga tewas dalam serangan itu.
Baca juga: Irak Keluarkan Perintah Penahanan untuk Donald Trump
Pelapor PBB untuk pembunuhan di luar proses hukum pada Juli 2020 menyimpulkan dalam sebuah laporan bahwa pembunuhan Soleimani melanggar hukum serta melanggar piagam PBB.
Tahun lalu, Iran meminta red notice Interpol terhadap puluhan pejabat AS, termasuk Trump, yang juga memiliki surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pengadilan Irak. Pembunuhan Soleimani sempat membawa Iran dan AS ke ambang perang.
IRGC meluncurkan 12 rudal di dua pangkalan AS di Irak dalam serangan rudal balistik terbesar yang pernah ada terhadap Amerika. Serangan itu merupakan salah satu balasan atas pembunuhan Soleimani.
Tidak ada korban jiwa dalam serangan balasan itu, namun lebih dari 100 personel AS dilaporkan menderita cedera otak traumatis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
