"Dalam panggilan telepon bersama Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, Blinken menegaskan bahwa (Presiden Joe) Biden menyatakan posisi jelas AS untuk tidak mendukung operasi militer besar-besaran di Rafah dan penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza," kata juru bicara Kemenlu AS Matthew Miller, dikutip dari Malay Mail, Jumat, 10 Mei 2024.
Blinken juga menyatakan dukungan AS terhadap pembukaan kembali penyeberangan Rafah dan keberlanjutan aliran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel telah mengibarkan benderanya di penyeberangan Rafah dan merebut pos perbatasan utama di dekat Mesir.
Sementara itu, Israel menantang dan mengancam akan melakukan operasi darat ke kota Rafah yang padat penduduk.
Lebih dari 1,4 juta warga Palestina berlindung di Rafah setelah setengah tahun berlangsungnya perang, dan Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi di bagian timur kota tersebut.
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang, sejumlah kelompok sayap kanan Israel memikirkan kemungkinan merelokasi warga Palestina keluar dari Gaza yang dikuasai oleh Hamas.
Wacana tersebut ditanggapi kemarahan oleh Otoritas Palestina (PA) dan negara-negara Arab, yang khawatir akan terjadinya pengungsian besar-besaran seperti saat peristiwa berdirinya Israel di tahun 1948.
Selain soal relokasi Gaza, Blinken juga menyuarakan rasa terima kasihnya atas mediasi Mesir dalam perundingan mencapai gencatan senjata sementara yang meliputi pembebasan sandera.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan sebelumnya bahwa Direktur CIA Bill Burns, yang sangat terlibat dalam perundingan gencatan senjata, telah kembali ke Washington.
Kirby mengatakan kesenjangan antara Hamas dan Israel belum terselesaikan, tetapi perundingan gencatan senjata masih berlangsung. (Theresia Vania Somawidjaja)
Baca juga: Hamas dan Israel Sama-Sama Ngotot, Dialog Gencatan Senjata di Kairo Mandek
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
