Pemerintahan PM Israel Netanyahu di ujung tanduk. (AFP)
Pemerintahan PM Israel Netanyahu di ujung tanduk. (AFP)

Pemerintahan Netanyahu Terancam Kolaps, Buntut Pemecatan Menhan

Marcheilla Ariesta • 28 Maret 2023 05:13
Tel Aviv: Pemerintahan Israel terancam kolaps. Rezim pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah ini di ambang kekacauan, usai terjadinya protes besar-besaran pada Senin, 27 Maret 2023.
 
Pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Galant oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjadi pemicunya.
 
Laman AFP, Senin, 27 Maret 2023 melaporkan, pemecatan Galant semakin menuai amarah publik yang mendesak agar pemerintah menghentikan rencananya merombak sistem peradilan di negara itu melalui pengesahan RUU baru.

RUU reformasi ini mencakup pemberian lembaga eksekutif, dalam hal ini Netanyahu dan parlemen Knesset, kontrol yang lebih besar untuk menunjuk penempatan hakim di Mahkamah Agung.
 
Tak hanya itu, reformasi peradilan yang dicetuskan Netanyahu juga memungkinkan pemerintah untuk mengesampingkan putusan pengadilan berdasarkan mayoritas. 
 
Padahal, seharusnya Mahkamah Agung bertindak secara independen dan tidak terpengaruh oleh pemerintah.
 
Galant salah satu dari puluhan ribu orang di Israel yang tidak menyetujui adanya reformasi peradilan tersebut. 
 
Puluhan ribu demonstran telah berhamburan ke jalanan di berbagai kota di Israel mengecam pemecatan Galant sekaligus menyerukan pemerintah agar segera membatalkan pengesahan RUU itu.
 
Baca juga: Netanyahu Pecat Menhan Israel, Picu Protes Masif di Tel Aviv dan Yerusalem
 
Adapun pemecatan anggota paling senior di partai Likud ini terjadi usai dia secara terbuka mendesak pemerintah untuk menghentikan kelanjutan pengesahan RUU reformasi peradilan sehari sebelumnya.
 
Galant juga memperingatkan bahwa perpecahan yang telah terjadi selama berminggu-minggu di penjuru Israel, sejak rencana pengesahan RUU itu dipublikasikan, akan berdampak buruk pada militer hingga mengancam keamanan nasional.
 
Menurut Netanyahu, tindakan Galant termasuk pelanggaran. Dia mengatakan, berhak memecatnya dari jabatan yang baru diduduki selama tiga bulan itu.
 
Sebelumnya, berbagai sumber dari partai Likud mengatakan, Netanyahu kemungkinan akan menunda kelanjutan RUU reformasi peradilan ini menyusul kerusuhan yang berlangsung di penjuru Israel. 
 
Namun, belum jelas apakah Netanyahu akan memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut secara publik.
 
Tak hanya di jalanan penjuru Israel, kericuhan juga berlangsung di parlemen Knesset. Dalam sebuah rapat yang digelar usai demo besar-besaran pecah, anggota parlemen menyerang Ketua Komite di parlemen yang menggiring RUU tersebut, Simcha Rothman, dengan cemoohan.
 
Eks PM Yair Lapid juga turut memprotes rencana Netanyahu merombak sistem peradilan. Ia mengatakan bahwa Israel menuju kehancuran jika rencana Netanyahu terwujud.
 
"Kita tidak pernah sedekat ini dengan kehancuran," kata Lapid.
 
Pada Minggu kemarin, Netanyahu memecat Gallant satu hari setelah ia mendesak pemerintah untuk menghentikan perombakan peradilan yang telah memicu aksi protes selama berbulan-bulan.
 
"Saat ini, demi negara kita, saya bersedia mengambil risiko apa pun dan membayar berapa pun harganya," kata Gallant dalam pidatonya di televisi.
 
Menyusul pemecatan oleh Netanyahu, Gallant menulis via Twitter: "Keamanan negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya."
 
Langkah pemecatan memicu aksi protes besar-besaran di Tel Aviv, dengan ribuan orang memblokir jalan raya utama, dan mengibarkan bendera Israel.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan