Mengutip dari Malay Mail, pemilu kali ini berlangsung 12 tahun setelah penjual sayur Mohamed Bouazizi membakar dirinya sendiri dalam aksi protes yang memicu peristiwa Arab Spring di Tunisia. Sejumlah partao politik memboikot pemilu kali ini di tengah tuduhan bahwa Saied telah melakukan "kudeta" terhadap parlemen.
Warga Tunisia akan memilih parlemen yang sebagian besarnya dilucuti dalam konstitusi baru. Konstitusi itu disetujui dengan dalam referendum pada Juli lalu yang hanya diikuti sedikit orang. Referendum itu disebut-sebut telah direkayasa Kais Saied untuk mengembalikan Tunisia ke sistem presidensial.
Nejib Chebbi, kepala koalisi anti-Saied yang juga meliputi partai Ennahda, menyebut pemilu kali ini sebagai sebuah "lelucon."
Saied menutup parlemen tahun lalu, mengelilingi gedung legislatif dengan tank, dan menjalankan pemerintahan yang hampir absolut.
Pemilu Tunisia kali ini tampaknya hanya memicu sedikit ketertarikan warga yang sudah lelah atas krisis politik serta masalah ekonomi di negara mereka. Pemungutan suara di Tunisia berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat.
Saied, mantan dosen hukum yang terpilih sebagai presiden pada 2019, menggambarkan pemilu sebagai bagian dari peta jalan untuk mengakhiri kekacauan dan korupsi. Menurut dia, kekacauan ini sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.
Pemungutan suara di Tunisia berlangsung di tengah krisis ekonomi mendalam, yang kerap mendorong masyarakat untuk mencoba melakukan perjalanan berbahaya ke Eropa. Banyak dari mereka berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di luar Tunisia.
Dengan absennya partai utama, total 1.058 kandidat – hanya 120 di antaranya perempuan – mencalonkan diri untuk memperebutkan 161 kursi parlemen Tunisia.
Baca: Ratusan Warga Tunisia Berdemo Mengecam Kemiskinan dan Krisis Pangan
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
