PM Libya Fayez al-Sarraj (kiri) dan kepala LNA Jenderal Khalifa Haftar. (Foto: AFP/FETHI BELAID)
PM Libya Fayez al-Sarraj (kiri) dan kepala LNA Jenderal Khalifa Haftar. (Foto: AFP/FETHI BELAID)

Kubu Bertikai Libya Sepakat Gelar Pemilu Tahun Depan

Internasional konflik libya pbb tunisia
Willy Haryono • 14 November 2020 20:05
Tunis: Kubu bertikai di Libya sepakat menggelar pemilihan umum pada 24 Desember 2021, yang bertepatan dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Keputusan menggelar pemilu diambil selama berlangsungnya Forum Dialog Politik Libya (LPDF) dengan mediator Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang digelar sejak Senin kemarin di Tunisia.
 
Dilansir dari laman Yeni Safak pada Sabtu, 14 November 2020, forum tersebut berlangsung antara perwakilan pemerintahan Libya dan kubu oposisi Khalifa Haftar.
 
Menurut keterangan kepala misi PBB di Libya, Stephanie Turco Williams, kedua delegasi sepakat membentuk sebuah Dewan Presidensial dan lembaga eksekutif untuk menjalankan periode transisi dan menggelar pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tugas dan wewenang Dewan Presidensial, yang juga akan menangani proses transisi, akan didiskusikan selama berlangsungnya forum di Tunisia.
 
Williams menambahkan, PBB akan memberikan dukungan teknis untuk pemilu untuk dijalankan langsung oleh komisi elektoral independen Libya.
 
LPDF merupakan dialog politik antar-Libya yang sepenuhnya inklusif. Forum ini dibentuk oleh Berlin Conference Outcomes, yang didukung oleh Resolusi 2510 dan 2542 Dewan Keamanan PBB.
 
Peserta LPDF diundang dari berbagai konstituen berdasarkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dan keadilan di Libya. Pertemuan di Tunisia digelar saat masyarakat Libya mulai melihat secercah harapan di tengah krisis, usai ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata permanen antar dua kubu bertikai.
 
Libya dilanda perang sipil berkepanjangan usai tergulingnya diktator Muammar Gaddafi pada 2011. Pemerintahan Perjanjian Nasional (GNA) dibentuk pada 2015 di bawah perjanjian PBB. Namun Libya masih dilanda konflik karena Pasukan Nasional Libya (LNA) di bawah Khalifa Haftar ingin merebut kekuasaan.
 
PBB mengakui Perdana Menteri Fayez al-Sarraj sebagai pemimpin resmi di Libya. Sejak April 2019, GNA terus menghalau serangan LNA yang berusaha merebut ibu kota Tripoli.
 
Baca:Libya Mengaku Terpaksa Harus Merespons Serangan Haftar
 
(WIL)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif