Dalam resolusinya, Majelis Umum PBB meminta ICJ memberikan pendapat penasehat tentang konsekuensi hukum dari pendudukan, pemukiman, dan aneksasi Israel. Hal ini termasuk langkah-langkah yang ditujukan untuk mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan dari pengadopsian undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait.
Terdapat 40 negara PBB yang menentang sanksi Israel kepada Palestina. Namun, dalam pernyataan 40 negara itu tidak disebutkan Indonesia. Padahal, Indonesia selalu menyebutkan akan bersama Palestina hingga mencapai kemerdekaannya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menjelaskan, dalam pernyataan anggota itu, Indonesia diwakilkan oleh Ketua OKI yang tahun ini dijabat Pakistan.
"Sudah ada saling pengertian, tidak perlu semua anggota OKI mencatatkan namanya di situ," katanya kepada media di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.
Faizasyah menggemakan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengingatkan, dukungan Palestina sudah seharusnya tidak berhenti dalam pernyataan saja, tapi perlu langkah konkret. "Solusi dari pihak Israel juga harus nyata dalam mengupayakan perdamaian," tegas Retno.
Dalam open debate Dewan Keamanan PBB, Menlu pun menekankan tiga hal terkait isu Palestina.
Pertama, Indonesia menyambut disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice) terkait dampak legal pendudukan Israel cli Palestina.
Baca juga: Tiga Sorotan Menlu Retno di DK PBB Terkait Isu Palestina
"Berbagai laporan, mekanisme, dan resolusi PBB telah dikeluarkan. Dunia tidak bisa bersikap business as usual. Harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata atas hal ini," tegas Menlu.
Kedua, pentingnya menyusun langkah konkrit untuk mencapai solusi damai. Indonesia pun meminta Israel hentikan provokasi, menghormati hukum internasional, dan melanjutkan proses damai untuk capai solusi dua negara, sesual ketentuan internasional.
Ketiga, masyarakat internasional harus berikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Tahun 2023 diprediksi dunia akan alami resesi.
Lebih dari dua juta rakyat Palestina memerlukan bantuan kemanusiaan. "Demi kemanusiaan, kita tidak boleh membiarkan rakyat Palestina menderita dalam diam, khususnya di tengah Situasi sulit saat ini,” ujar Menlu.
Pertemuan DK PBB dipimpin Jepang selaku Presiden DK PBB bulan Januari 2023. Selain 15 anggota DK PBB, 29 negara juga hadir dan sampaikan pernyataan, termasuk Palestina dan Israel.
Negara-negara menyoroti situasi di Palestina yang tidak kunjung membaik, serta mendorong dimulainya kembali proses damai guna mencapai solusi jangka panjang isu Palestina.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
