Presiden Palestina Serukan Kebebasan Berekspresi Jelang Pemilu 2021

Ramallah: Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengeluarkan sebuah dekrit yang memerintahkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi menjelang pemilihan umum legislatif pada Mei mendatang. Dekrit tersebut merupakan permintaan dari beberapa faksi Palestina yang telah berdiskusi seputar pemilu dalam pertemuan yang dimediasi Mesir bulan ini.
 
Dalam satu dekrit lainnya, Abbas mengalokasikan tujuh kursi untuk politisi Kristen dari total 132 kursi di Dewan Legislatif Palestina.
 
Dewan tersebut, yang dibubarkan PA pada 2018, memiliki enam perwakilan Kristen. Jumlah penganut Kristen hanya berkisar 1 persen dari keseluruhan populasi Palestina.
Dilansir dari laman The National pada Minggu, 21 Desember 2021, dekrit yang dirilis Abbas melarang aksi pengejaran dan penahanan oleh polisi untuk "alasan terkait kebebasan berekspresi atau afiliasi politik."
 
Larangan ini berlaku di Tepi Barat, markas PA, dan juga Jalur Gaza yang dikuasai kelompok Hamas. "Warga yang ditahan polisi atas alasan tersebut harus segera dibebaskan," tulis dekrit tersebut.
 
Pemilu legislatif pada 22 Mei mendatang akan menjadi yang pertama di tanah Palestina sejak Hamas berjaya dalam pemungutan suara 2006. Satu tahun setelah pemilu tersebut, Hamas berperang dengan pasukan pro-Abbas.
 
Perang tersebut berujung pada dikuasainya Jalur Gaza oleh Hamas, sementara pemerintahan PA di bawah Abbas mendirikan kantor pusatnya di Ramallah, Tepi Barat.
 
Sebelumnya, Hamas dan grup Fatah yang dipimpin Abbas telah menyepakati mekanisme pemilu Palestina. Keduanya berjanji akan menghormati apapun hasil pemilu Palestina.
 
Kedua faksi juga menyepakati pembentukan sebuah "pengadilan elektoral" yang memiliki wewenang eksklusif atas proses pemilu Palestina. Pengadilan itu juga berwenang menangani apapun kasus yang mungkin muncul dalam pemilu.
 
Baca:  Hamas dan Fatah Sepakati Mekanisme Pemilu Palestina