Langkah oleh badan atom Iran datang untuk mengantisipasi ratifikasi kecaman, yang disusun setelah IAEA mengangkat kekhawatiran tentang jejak uranium yang diperkaya. Sebelumnya jejak uranium ditemukan di tiga lokasi yang belum dinyatakan Teheran sebagai tempat kegiatan nuklir.
Badan pengawas nuklir PBB secara resmi mengadopsi kecaman itu. Berdasarkan sumber diplomatik, kecaman itu diajukan oleh Inggris, Prancis, Jerman dan Amerika Serikat (AS).
Kecaman itu—yang pertama mengkritik Iran sejak Juni 2020—disetujui oleh 30 anggota dewan gubernur IAEA. Rusia dan Tiongkok memberikan suara menentangnya.
Langkah itu disambut oleh Israel. "Ini adalah langkah pertama dan yang diperlukan menuju tujuan memulihkan kepatuhan Iran dengan kewajiban pengamanannya," kata Israel, dilansir dari AFP, Kamis, 9 Juni 2022.
Baca juga: Khamenei: Jangan Kaitkan Masa Depan Iran dengan Dialog Nuklir JCPOA
Setelah adopsi itu, AS, Inggris, Prancis dan Jerman mendesak Iran untuk memenuhi kewajiban hukumnya dan bekerja sama dengan IAEA.
Kementerian luar negeri dari empat negara Barat mengeluarkan pernyataan bersama menyambut resolusi IAEA.
"Suara mayoritas yang luar biasa di Dewan Gubernur IAEA hari ini mengirimkan pesan yang jelas ke Iran bahwa ia harus memenuhi kewajiban pengamanannya dan memberikan klarifikasi yang kredibel secara teknis tentang masalah pengamanan yang luar biasa," kata pernyataan tersebut.
"Kami mendesak Iran untuk mengindahkan seruan masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban hukumnya, dan bekerja sama dengan IAEA untuk sepenuhnya mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah tanpa penundaan lebih lanjut," sambung mereka.
Iran sebelumnya mengatakan, kamera yang diputuskannya telah beroperasi sebagai 'isyarat niat baik', di luar perjanjian perlindungannya dengan IAEA.
"Mulai hari ini, otoritas terkait telah diinstruksikan untuk mematikan Monitor Pengayaan On-Line dan kamera pengukur aliran badan tersebut," kata Organisasi Energi Atom Iran (AEOI).
AEOI menambahkan, perjanjian Iran untuk mengizinkan kamera berjalan tidak 'diapresiasi' oleh badan PBB tetapi dianggap sebagai 'kewajiban'.
Pernyataannya tidak merinci berapa banyak kamera yang telah dimatikan "Lebih dari 80 persen kamera yang ada di badan tersebut beroperasi sesuai dengan perjanjian perlindungan dan akan terus beroperasi seperti sebelumnya," kata badan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
