Ayatollah Ali Khamenei, yang berwenang mengambil keputusan untuk semua urusan negara termasuk program nuklir Iran, mengeluarkan pernyataan tersebut sekitar sebulan setelah pembicaraan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat (AS) terhenti.
Kedua pihak menyalahkan satu sama lain. Iran menuduh AS kurang berniat dalam menyelesaikan masalah yang masih tersisa dalam pembicaraan dialog nuklir yang telah berlangsung hampir satu tahun.
"Jangan menunggu negosiasi nuklir dalam perencanaan negara dan terus bergeraklah maju," kata Khamenei dalam pertemuan para pejabat senior, lapor televisi pemerintah.
"Jangan biarkan pekerjaan Anda terganggu, baik jika negosiasi mencapai hasil positif, atau semi positif, atau bahkan negatif," sambungnya.
Pada 2018, mantan presiden AS Donald Trump membatalkan perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) secara sepihak dan kembali mengenakan sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran. Setahun setelahnya, Iran mulai melanggar batasan program nuklirnya.
Batasan yang diterapkan dalam JCPOA bertujuan mempersulit pembuatan senjata nuklir. Namun, Iran berulang kali menegaskan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.
"Amerika Serikat melanggar janjinya dan sekarang mereka mencapai jalan buntu, sementara Iran tidak berada dalam situasi seperti itu," kata Khamenei, sambil meminta negosiator nuklir Iran untuk terus menolak tuntutan AS yang dianggap berlebihan.
Salah satu isu yang belum terpecahkan adalah Teheran yang meminta untuk menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dari daftar Organisasi Teroris Asing (FTO) AS. Permintaan ini disampaikan sebagai syarat memberlakukan kembali perjanjian nuklir 2015.
Baca: Iran Sebut AS Tetapkan Syarat-Syarat Baru dalam Dialog Nuklir JCPOA
Baik pihak yang menentang maupun menyetujui untuk mencabut IRGC dari daftar teroris mengatakan langkah itu akan berdampak kecil pada perekonomian, mengingat sanksi AS lainnya memaksa pihak asing menghindari kelompok itu.
Dibentuk oleh mendiang pendiri Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, IRGC tidak hanya pasukan militer, namun juga memiliki pengaruh politik. Kelompok ini dijatuhi sanksi pada 2017 dan dimasukkan dalam FTO pada April 2019.
Setelah serangan 11 September 2001 (9/11) di AS, IRGC dikenai sanksi sebagai "teroris global yang ditunjuk khusus" (SDGT) pada daftar AS yang terpisah. (Kaylina Ivani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
