"Presiden #Kais_Saied mengeluarkan keputusan presiden yang memperpanjang pembekuan kekuasaan parlemen dan pencabutan kekebalan parlemen, dan mengakhiri gaji dan hak istimewa yang diberikan kepada anggota Parlemen," kata Kantor Kepresidenan Tunisia lewat akun Twitter mereka, dilansir dari Deutsche Welle, Kamis, 23 September 2021.
Dekrit tersebut menempatkan Saied dengan kuat di kursi kekuasaan. Ini memungkinkannya unutk menunjuk anggota Kabinet dan menetapkan kebijakan sambil mengesampingkan bagian-bagian dari konstitusi.
"Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif dengan bantuan Dewan Menteri yang diketuai oleh seorang Kepala Pemerintahan," demikian bunyi pasal yang mengatur dekrit tersebut.
Baca juga: Presiden Tunisia Kais Saied Segera Umumkan Pemerintahan Baru
"Komisi sementara untuk menguji konstitusionalitas rancangan undang-undang dihapuskan, dan Presiden akan menyiapkan rancangan perubahan reformasi politik dengan bantuan panitia yang akan dibentuk dengan keputusan presiden," imbuhnya.
Langkah itu dilakukan dua bulan setelah Saied menangguhkan parlemen negara. Pada 25 Juli, presiden memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi bersama dengan pemerintah dan memberikan dirinya kekuasaan darurat.
Saied menegaskan tindakannya adalah untuk kepentingan keamanan nasional dan tindakan tersebut sejalan dengan konstitusi dan bertujuan untuk menegakkan hak-hak warga Tunisia.
Permainan kekuasaan ini ditolak oleh partai oposisi terbesar Tunisia. Pemimpin partai Islam moderat Ennahda mengatakan tidak dapat menerimanya, setelah menyebut tindakan 25 Juli sebagai kudeta.
Partai itu mengatakan Saied berisiko memulai proses 'membongkar' negara.
Osama al-Khalifi, seorang pejabat di partai oposisi lain bernama Heart of Tunisia menuduh Saied menghasut sebuah 'kudeta yang direncanakan'.
"Kami menyerukan keselarasan nasional melawan kudeta," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
