Janji para menteri Israel tidak mencakup rencana spesifik, dan disampaikan beberapa hari setelah serangan militer besar-besaran di kota Jenin, Tepi Barat, yang menewaskan setidaknya 12 warga Palestina dan satu tentara Israel.
Januari lalu, pemerintah sayap kanan Israel mengumumkan sanksi terhadap Otoritas Palestina pimpinan Mahmoud Abbas, yang secara nominal mengontrol beberapa bagian Tepi Barat, atas desakan agar pengadilan tinggi PBB mau mengeluarkan pendapat seputar pendudukan Israel.
Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan pada saat itu bahwa sanksi Israel ditujukan untuk "mendorong (PA) ke tepi jurang, secara finansial dan institusional," dan merupakan bagian dari "perang baru melawan rakyat Palestina."
Dikutip dari The National, Senin, 10 Juli 2023, kabinet keamanan Israel pada hari Minggu kemarin memberikan suara pada "rancangan keputusan yang diajukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu," yang mengatakan bahwa "Israel akan bertindak untuk mencegah runtuhnya Otoritas Palestina."
Deklarasi itu juga menuntut agar PA "menghentikan aktivitas anti-Israelnya di arena hukum-diplomatik internasional" serta menyetop "hasutan" dan "pembangunan ilegal di Area C" di Tepi Barat yang disebut berada di bawah kendali penuh Israel.
Hampir tidak mungkin bagi warga Palestina untuk mendapatkan izin konstruksi di Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah pendudukan Israel. Tuntutan lainnya adalah menghentikan "pembayaran kepada keluarga teroris."
Pembayaran mengacu pada tunjangan yang diberikan PA kepada keluarga Palestina yang dibunuh pasukan Israel dan keluarga tahanan di penjara Israel, atau narapidana itu sendiri, termasuk mereka yang dihukum karena membunuh warga Israel.
Sebagai bagian dari sanksi yang diberlakukan pada Januari, Israel menahan pendapatan pajak puluhan juta dolar dari PA atas dukungan keuangannya untuk militan. Pemerintah Israel juga memerintahkan moratorium rencana pembangunan Palestina di beberapa bagian Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak perang Arab-Israel 1967.
Pernyataan pada hari Minggu kemarin mengatakan bahwa Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant akan memberikan "langkah-langkah untuk menstabilkan" PA.
Media Israel mengatakan langkah-langkah yang diusulkan mungkin termasuk pembentukan zona industri untuk warga Palestina di Area C Tepi Barat, dan langkah-langkah lain untuk mendukung ekonomi Palestina.
Baca juga: Ngadu ke Blinken, Abbas Sebut Israel Pemicu Ketegangan di Palestina
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
