Tak lama setelah Biden menjabat pada Januari, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menyarankan terdapat pertanyaan hukum seputar langkah Trump, yang dikecam Suriah sebagai “pelanggaran mencolok” terhadap kedaulatannya.
Namun, Blinken mengindikasikan tidak ada pemikiran untuk berbalik arah, terutama dengan berlanjutnya perang saudara Suriah.
Bennett pun mengklaim bahwa setelah satu dekade konflik di Suriah, seruan internasional untuk memulihkan kendali Suriah atas Golan diredam.
“Setiap orang yang berpengetahuan di dunia memahami bahwa lebih baik memiliki ketinggian Israel yang tenang, berkembang dan hijau dibandingkan dengan alternatif lainnya,” tutur Bennett.
Bennett merupakan pemimpin koalisi delapan partai ideologis, yang mengandalkan dukungan dari sayap kiri. Beberapa di kabinetnya, terutama dari Partai Meretz, secara vokal menentang rencana untuk memperluas permukiman di Tepi Barat, wilayah Palestina yang juga diduduki oleh Israel sejak 1967.
Kini, sekitar 475 ribu pemukim diketahui tinggal di Tepi Barat dalam komunitas yang secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional. Bennett juga merupakan mantan kepala dewan lobi pemukim yang menentang kenegaraan Palestina.
Namun, ia berpendapat bahwa persatuan dalam rencana Golan menunjukkan, kendali Israel atas wilayah itu adalah masalah “konsensus nasional.”
“Dataran Tinggi Golan, kebutuhan untuk memperkuat, mengolah dan hidup di dalamnya, tentu menjadi prinsip yang menyatukan semua orang disini,” tambahnya.
Israel dan Suriah, yang secara teknis masih berperang, dipisahkan oleh perbatasan de facto di Dataran Tinggi Golan. (Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
