Dari pertemuan ini, Siti membeberkan empat hal kepada Razan yang juga merupakan UN Climate Change High Level Champion for COP28 Presidency Team. Keempat hal itu meliputi:
1. Rencana kerja hasil implementasi COP28
Hal pertama yang dibahas adalah rencana kerja implementasi hasil COP28 "UAE Consensus" dengan agenda aksi yang ambisius dan inklusif. Siti menyampaikan, dalam Presidency UAE COP28, telah dihasilkan 11 pledges and declarations on food system, health, serta renewable energy and efficiency."Pertemuan tingkat tinggi iklim tersebut juga menghasilkan inisiatif untuk dekarbonisasi heavy emitting industries," jelas Siti kepada Razan yang merupakan Chairman of Environment Agency of Abu Dhabi.
2. Implementasi hasil COP UNFCCC
Kedua, Siti menjelaskan kerja implementasi hasil COP Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang sudah dilaksanakan secara intensif sejak COP26 Glasgow. Fokus penjelasan terutama pada agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Indonesia telah menerbitkan dokumen resmi Pemerintah melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Operational Plan pada Maret 2022."Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan target-target iklim dalam FOLU Net Sink 2030, dengan estimasi sebesar USD14,5 miliar yang hingga saat ini terutama bergantung pada Indonesia’s own State Budget," kata Siti.
Siti menyatakan Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian penurunan emisi. Yakni, mampu menurunkan emisi di atas target yang dicantumkan dalam NDC Indonesia.
"Pencapaian itu bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan," kata Siti.
| Baca:BMKG Prakirakan Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Berlanjut |
Dia menambahkan Indonesia telah menerima Results-Based Contributions dari Norwegia, GCF, FCPF dan BioCF dengan nilai tidak kurang dari USD 400 juta yang tercatat hingga akhir 2023. Nilai ini diharapkan bisa mencapai lebih dari USD500 juta pada 2024/2025.
3. Tata kelola karbon
Selanjutnya, Siti menjelaskan tentang tata kelola karbon di Indonesia, termasuk mekanisme perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia yang sudah mulai aktif. Dalam hal ini, pemerintah sudah menyiapkan segala peraturan untuk dapat menjamin bisnis karbon yang legal, transparan, dan berintegritas memenuhi kaidah-kaidah tata kelola karbon.4. Kerja sama mangrove
Pertemuan kali ini juga membahas kerja sama mangrove antara RI dan UAE. Menteri Siti mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kerja sama mangrove dengan Jepang dan Jerman, serta akan menyusul Korea dan negara lain, termasuk tentang rencana World Mangrove Centre Bali Grand Forest Park di Bali."Pemerintah Indonesia menetapkan Bali sebagai lokasi World Mangrove Centre dengan segala variasi kegiatan dan kepentingan global," jelas Siti.
Pentingnya pendanaan iklim
Pada kesempatan tersebut, Razan Al Mubarak menggarisbawahi bahwa pentingnya pendanaan iklim (climate finance). Pendanaan ini sudah dijanjikan negara maju untuk mendukung pencapaian agenda utama penurunan emisi global."Termasuk di dalamnya pendanaan bagi di Indonesia melalui implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030," kata Razan.
Dia juga mengajak dan meminta Indonesia untuk bersama negara-negara anggota UNFCCC mengimplementasikan hasil COP28 secara nyata dan lebih luas dengan pengembangan bersama south-south cooperation.
Razan menyampaikan apresiasi dan kekagumannya atas kerja operasional yang sistematis melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Meliputi sustainable forest management; penguatan carbon governance, rehabilitasi hutan dan lahan; konservasi hutan dan satwa liar; perhutanan sosial; rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut; serta penanganan isu-isu masyarakat adat.
| Baca:Perubahan Iklim Ancaman Terbesar di 2024 |
Perhutanan sosial jadi atensi
Saat ini, kerangka kerja rinci Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga sudah dibangun untuk daerah-daerah. Selain itu, sudah disiapkan manual kerja untuk tata kelola gambut, perhutanan sosial, pengelolaan hutan lestari, reduced impact logging, hingga kemitraan konservasi.Razan memberikan atensi khusus pada perhutanan sosial. Dia melihat hal ini menjadi kebijakan penting Indonesia memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Program ini juga dinilai mampu memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Ia mengapresiasi capaian-capaian agenda perhutanan sosial Indonesia.
Terpikat kekayaan satwa liar
Isu lain yang diangkat Menteri Siti kali ini juga tentang kerja-kerja konservasi satwa liar (wildlife) dan ekosistem habitatnya di Indonesia. Kekayaan wildlife dan flagship species di hutan Indonesia yang sangat luas ini menjadi poin penting yang menjadi perhatian khusus Razan Al Mubarak.Sebagai Presiden IUCN, Razan menjelaskan tentang kerja-kerja IUCN dan harapannya kepada Indonesia untuk bekerja sama dalam penguatan kerja, keanggotaan, serta kegiatan bersama IUCN untuk konservasi dan perlindungan satwa liar.
Terkait isu karbon, Razan menyampaikan studi terbaru IUCN. Dia menjelaskan hutan yang merupakan habitat satwa liar, akan menjadi sekuestrasi karbon (carbon sequestered) yang lebih besar nilainya dibandingkan hutan tanpa satwa liar.
"Ini penting sekali bagi Indonesia yang sangat kaya akan satwa liar dan flagship species," kata Razan.
Menteri Siti menyambut baik usulan untuk membangun kerja bersama IUCN tersebut. Untuk itu, ia mengundang Razan untuk kerja lapangan bersama ke hutan Sumatra dan Kalimantan, terutama untuk perlindungan flagship species seperti Harimau Sumatra, badak, gajah, dan orangutan, termasuk Orangutan Tapanuli dan Orangutan Kalimantan, serta Badak Jawa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
