Jenderal Abdel Fattah al-Burhan pada Kamis menunjuk dewan transisi baru di Sudan. Foto: AFP
Jenderal Abdel Fattah al-Burhan pada Kamis menunjuk dewan transisi baru di Sudan. Foto: AFP

Bentuk Dewan Transisi Baru, Jenderal Sudan Tak Libatkan Unsur Sipil

Internasional Kudeta Sudan Sudan Pembubaran Pemerintah Sudan Abdel Fattah al-Burhan
Juven Martua Sitompul • 12 November 2021 10:04
Khartoum: Penguasa de facto Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan pada Kamis menunjuk dewan transisi baru setelah kudeta militer bulan lalu. Namun dewan itu tidak termasuk perwakilan dari blok utama yang menuntut transfer ke pemerintahan sipil.
 
Burhan pada 25 Oktober membubarkan pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok, menahan para pemimpin sipil, dan menyatakan keadaan darurat nasional, yang memicu gelombang kecaman internasional.
 
Pengumuman terbarunya datang hanya dua hari menjelang protes massal yang direncanakan terhadap kudeta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Militer Sudan Perintahkan Pembebasan Empat Menteri Sipil.
 
Kementerian informasi Sudan, yang tetap setia kepada pemerintah yang digulingkan, mengutip Menteri terguling Hamza Baloul yang mengatakan pembentukan dewan itu adalah "perpanjangan dari tindakan kudeta".
 
Di bawah dekrit tersebut, Burhan, yang memimpin dewan penguasa Sudan yang dibentuk pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, tetap menjabat.
 
Mohamed Hamdan Daglo, pemimpin Pasukan Pendukung Cepat paramiliter yang ditakuti, tetap menjadi wakilnya di dewan yang beranggotakan 14 orang. Badan militer-sipil campuran juga mempertahankan Shamsaldine al-Kabashi, Yasser al-Atta, dan Ibrahim Gaber, semua tokoh senior tentara.
 
Tetapi perwakilan sipil dari Forces for Freedom and Change, aliansi payung yang mempelopori protes antiBashir, dikeluarkan dari dewan. Di antara anggota sipil adalah mantan anggota parlemen Abou al-Qassem Bortoum, seorang pengusaha pendukung normalisasi Sudan dengan Israel.
 
Salma Abdelgaber dari negara bagian Al-Gazira di Sudan tengah, Youssef Gad Karim dari negara bagian Kordofan Utara, Abdelbaqi al-Zubair mewakili negara bagian Khartoum dan Rajaa Nicola, seorang Koptik, juga ada dalam daftar.
 
Mantan pemimpin pemberontak Malik Agar, Alhady Idris dan Altaher Hagar, yang menandatangani kesepakatan damai 2020 dengan pemerintah, juga mempertahankan kursi mereka.
 
Sementara satu anggota dari Sudan timur belum disebutkan namanya sambil menunggu konsultasi, menurut televisi pemerintah. Di New York, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan perkembangan terakhir "sangat memprihatinkan."
 
"Kami ingin melihat kembalinya transisi secepat mungkin," katanya kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Jumat 12 November 2021.
 
"Kami ingin melihat pembebasan perdana menteri serta semua politisi dan pemimpin lainnya yang telah ditahan,” imbuh Dujarric.
 
Pada pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB, utusan khusus PBB Volker Perthes memperingatkan bahwa "jendela sekarang ditutup untuk dialog dan resolusi damai”.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif