Dalam surat mereka, Mesir dan Mauritania mengatakan sesi khusus diperlukan setelah “Anggota Tetap Dewan Keamanan” memveto resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan di Gaza. Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negada anggota tetap yang mengeluarkan veto tersebut.
| Baca: Palestina Tuduh AS Dukung Genosida Israel usai Jatuhkan Hak Veto di DK PBB. |
Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1950, Resolusi 377 memungkinkan badan PBB yang beranggotakan 193 orang untuk bertindak ketika Dewan Keamanan PBB telah gagal “melaksanakan tanggung jawab utamanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”.
Surat mereka juga merujuk pada Sekretaris Jenderal PBB yang menerapkan Pasal 99 Piagam PBB pada 6 Desember, sebelum pemungutan suara Dewan Keamanan.
Pasal 99 memperbolehkan Sekretaris Jenderal untuk “mengajukan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”.
Resolusi 377
Apa itu Resolusi Majelis Umum PBB 377, ‘Bersatu untuk Perdamaian’?Diadopsi pada 3 November 1950, resolusi “Bersatu untuk Perdamaian” dimaksudkan untuk memungkinkan Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara bertindak ketika Dewan Keamanan (DK PBB)” gagal menjalankan tanggung jawab utamanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”.
Terakhir kali digunakan pada Maret 2022, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menuntut Rusia menghentikan serangannya di Ukraina dan segera menarik semua pasukannya.
Resolusi tersebut memang memperbolehkan Majelis Umum PBB untuk merekomendasikan penggunaan kekerasan namun aspek resolusi ini hanya digunakan satu kali, yaitu pada 1951, yang menyerukan negara-negara untuk memberikan bantuan pada “aksi PBB di Korea”.
Sebaliknya, DK PBB mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi atau memberi wewenang kepada pasukan internasional.
Mesir bagikan teks
Mesir membagikan teks rancangan resolusi gencatan senjata Majelis Umum PBB. Misi Mesir untuk PBB telah membagikan teks rancangan resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera.“Pertumpahan darah ini harus segera dihentikan,” kata Osama Abdel Khalek, perwakilan Mesir di PBB, dalam sebuah postingan di X.
Rancangan resolusi Majelis Umum menggunakan bahasa yang mirip dengan resolusi Dewan Keamanan yang diveto oleh Amerika Serikat pada Jumat dan diperkirakan akan dilakukan pemungutan suara pada Selasa.
Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara mengadopsi resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, tahan lama dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan pada 27 Oktober”.
Sekitar 18.000 warga Palestina telah tewas dan 49.500 lainnya terluka dalam pemboman Israel sejak 7 Oktober, termasuk 297 orang dalam 24 jam terakhir. Diperkirakan 1.200 orang di Israel tewas dalam serangan Hamas yang memulai perang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
