Unjuk rasa mengecam kematian Mahsa Amini berlangsung di New York, AS, 19 November 2022. (Yuki IWAMURA / AFP)
Unjuk rasa mengecam kematian Mahsa Amini berlangsung di New York, AS, 19 November 2022. (Yuki IWAMURA / AFP)

Tekanan Kasus Mahsa Amini, Iran Resmi Bubarkan Polisi Moral

Willy Haryono • 04 Desember 2022 21:28
Teheran: Iran resmi membubarkan polisi moral setelah negara tersebut dilanda gelombang aksi protes selama lebih dari dua bulan yang dipicu kematian Mahsa Amini terkait aturan berpakaian bagi perempuan.
 
Unjuk rasa luas di Iran, yang sebagian besarnya dipimpin kelompok perempuan, melanda seantero negeri sejak Mahsa Amini meninggal pada 16 September, tiga hari usai dirinya ditangkap polisi moral di Iran.
 
Mahsa Amini, perempuan 22 tahun keturunan Kurdi, ditahan polisi di Teheran karena dianggap melanggar aturan memakai hijab di ruang publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Polisi moral tidak ada hubungannya dengan peradilan dan kini telah dibubarkan," kata Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri, seperti dikutip dari laman France 24, Minggu, 4 Desember 2022.
 
Pernyataan Montazeri disampaikan di sebuah konferensi keagamaan di mana dirinya merespons seorang partisipan yang bertanya, "mengapa polisi moral dibubarkan?"
 
Polisi moral Iran -- dikenal secara resmi sebagai Gasht-e Ershad atau "Patroli Bimbingan" -- didirikan di bawah presiden garis keras Mahmoud Ahmadinejad. Ia membentuk polisi moral untuk "menyebarkan budaya kesopanan dan hijab" untuk semua perempuan di seantero negeri. Unit polisi moral Iran mulai berpatroli pada 2006.
 
Pengumuman pembubaran polisi moral disampaikan satu hari setelah Montazeri mengatakan bahwa, "baik parlemen maupun kehakiman sedang bekerja" untuk menentukan apakah aturan wajib memakai hijab bagi perempuan perlu diubah atau tidak.
 
Baca:  Demo Tak Kunjung Usai, Iran Kaji Ulang Aturan Wajib Memakai Hijab
 
Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan dalam komentar di televisi pada Sabtu kemarin bahwa nilai-nilai Islam dan republik Iran telah mengakar ke dalam konstitusi negara, "tetapi penerapannya bisa dilakukan secara fleksibel."
 
Hijab menjadi wajib dipakai semua perempuan di Iran, empat tahun setelah revolusi 1979 yang berujung pada tergulingnya monarki dan terbentuknya Republik Islam Iran. Polisi moral Iran hanya mengeluarkan peringatan di fase-fase awal pembentukan. Namun seiring berjalannya waktu, polisi moral Iran kerap menindak dan menangkap perempuan yang dinilai melanggar.
 
Norma mengenakan pakaian di Iran berangsur-angsur berubah, terutama di bawah mantan presiden Hassan Rouhani yang berhaluan moderat. Di era kepemimpinan Rouhani, pemandangan di mana perempuan memakai celana jeans ketat dengan hijab longgar berwarna-warni sering terlihat di jalanan Iran.
 
Namun pada Juli tahun ini, Rouhani digantikan Raisi yang ultra-konservatif. Raisi sempat menyerukan mobilisasi "semua lembaga negara untuk menegakkan hukum memakai hijab."
 
Raisi, kala itu, menuduh bahwa "musuh-musuh Iran dan Islam berusaha merusak nilai-nilai budaya dan agama masyarakat dengan menyebarkan korupsi." Meski Raisi bersijap keras, banyak perempuan di Iran membangkang dan melanggar aturan, membiarkan hijab mereka jatuh hingga ke bahu atau mengenakan celana ketat, terutama di kota-kota besar.
 
Saingan regional Iran, Arab Saudi, juga mempekerjakan polisi moral untuk menegakkan aturan berpakaian wanita dan aturan perilaku lainnya. Sejak 2016, polisi moral mulai dikesampingkan karena desakan kerajaan Muslim Sunni untuk menghilangkan citra kerasnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
(WIL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif