Berbicara dalam rapat kabinet terakhirnya, Rouhani mengakui bahwa pemerintahannya selama ini "hanya berbagi separuh kebenaran" kepada masyarakat. Ia mengaku khawatir jika pemerintahannya terlalu terbuka dan menceritakan segalanya, maka hal tersebut "dapat mencederai persatuan nasional."
"Apa yang kami sampaikan kepada masyarakat tidak bertolak belakang dengan kenyataan. Tapi memang, apa yang kami sampaikan selama ini hanya separuh dari kebenaran, tidak sepenuhnya," kata Rouhani tanpa mengelaborasi, dilansir dari laman Anadolu Agency, Minggu, 1 Agustus 2021.
Pemerintahan reformasi Rouhani akan menyelesaikan masa jabatan dua periodenya pekan ini. Setelah itu, Raisi yang merupakan mantan kepala peradilan Iran akan menjadi presiden baru Iran.
Rouhani, yang sangat jarang bertemu langsung masyarakat Iran saat menjadi presiden, "meminta maaf" atas segala "kekurangan dan kelemahan" selama masa kepemimpinannya.
Selain meminta maaf, Rouhani sempat menyinggung mengenai Perjanjian Nuklir Iran 2015 -- Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Ia menyalahkan beberapa faksi Iran yang dinilai mengganggu dirinya dalam upaya menghidupkan kembali JCPOA.
"Menurut kerangka yang telah ditetapkan Pemimpin Agung, seharusnya kita dapat mengimplementasikan JCPOA dan mencabut sanksi-sanksi yang ada. Tapi justru perkembangannya tersendat," ucap Rouhani.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Rouhani menghadapi gelombang kritik atas penanganan pandemi Covid-19 dan mismanajemen perekonomian negara, terutama setelah AS mundur dari JCPOA secara sepihak pada 2018.
Baca: Iran Tak Terburu-buru Hidupkan Kembali Perjanjian Nuklir 2015
"Jika ada pihak yang hendak menghakimi pemerintahan saya, maka mereka harus mempertimbangkan faktor perang ekonomi, Covid-19, dan musim kekeringan," pungkas Rouhani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
