Presiden Sudan Selatan Salva Kiir pecat dua menterinya. (AFP)
Presiden Sudan Selatan Salva Kiir pecat dua menterinya. (AFP)

Presiden Sudan Selatan Pecat 2 Menteri, Berantem dengan Oposisi?

Marcheilla Ariesta • 04 Maret 2023 21:19
Juba: Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir memecat dua menteri tertingginya. Hal ini melanggar ketentuan perjanjian damai dengan pemimpin partai oposisi Wakil Presiden Pertama Riek Machar.
 
Kiir memecat menteri pertahanan negara itu, Angelina Teny yang merupakan istri Machar. Ia juga memecat Menteri Dalam Negeri Mahmoud Solomon dalam perintah presiden yang dibacakan di TV pemerintah.
 
"Tidak ada alasan yang bisa saya berikan kepada Anda sekarang, namun pemecatan mereka adalah prosedur normal," kata juru bicara Presiden, Lily Martin Manyiel, dilansir dari Al Arabiya, Sabtu, 4 Maret 2023.

Pasukan Kiir dan Machar menandatangani perjanjian damai pada 2018 yang mengakhiri perang saudara selama lima tahun yang menewaskan 400.000 orang dan memicu krisis pengungsi terbesar di Afrika sejak genosida Rwanda 1994.
 
Baca juga: Fransiskus Desak Diakhirinya Kebencian Etnis di Sudan Selatan
 
Implementasi kesepakatan, yang dikenal sebagai Perjanjian Perdamaian yang Direvitalisasi untuk Sudan Selatan, lambat dan kekuatan lawan sering bentrok karena ketidaksepakatan tentang bagaimana berbagi kekuasaan.
 
Dalam dekrit hari Jumat, Kiir menyerahkan kementerian pertahanan kepada partainya, peran yang menurut ketentuan perjanjian dimaksudkan untuk ditunjuk oleh partai Machar.
 
Sebagai gantinya, presiden memberi partai Machar kementerian dalam negeri. "Peralihan bersifat sepihak dan siklus baru pelanggaran perjanjian yang telah direvitalisasi," kata Puok Both Baluang, juru bicara Machar.
 
Selama kunjungan ke Sudan Selatan bulan lalu, Paus Fransiskus memohon kepada para pemimpin negara yang bertikai untuk meninggalkan kekerasan, kebencian etnis, dan korupsi yang telah menghentikan negara termuda di dunia itu mencapai perdamaian dan kemakmuran.
 
Edmond Yakani, seorang aktivis hak-hak sipil terkemuka dan penandatangan perjanjian perdamaian mengatakan, ia mendesak kepresidenan untuk menjelaskan alasan ada pertukaran informasi yang menunjukkan pelanggaran perjanjian perdamaian.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan