"Penandatanganan deklarasi ini merupakan langkah bersejarah menuju perdamaian komprehensif di Timur Tengah," kata Al Khalifa dalam sebuah rapat kabinet, dilaporkan dari kantor berita Bahrain News Agency.
Al Khalifa mengatakan, perjanjian normalisasi adalah langkah historis untuk memenuhi harapan masyarakat Timur Tengah yang menginginkan perdamaian dan stabilitas. Menurutnya, perjanjian dengan Israel sejalan dengan "visi Bahrain untuk mencapai perdamaian komprehensif sebagai sebuah opsi strategis."
Dikutip dari Yeni Safak, Selasa 22 September 2020, Al Khalifa menekankan negaranya masih tetap mendukung Palestina meski menyepakati normalisasi dengan Israel. Ia menegaskan Bahrain tetap berkomitmen mendorong Solusi Dua Negara (Two-State Solution) sebagai solusi akhir dalam konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel.
Pernyataan Al Khalifa disampaikan beberapa hari usai Israel secara resmi menandatangani perjanjian normalisasi dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab di Gedung Putih. Penandatanganan disaksikan langsung Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Mesir di tahun 1979, Yordania pada 1994, dan UEA Agustus lalu.
Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas dan beberapa faksi di Jalur Gaza mengecam perjanjian normalisasi. Menurut Abbas, perjanjian normalisasi Israel-UEA-Bahrain merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat Palestina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
