"Pengamat asing percaya bahwa ini bukan kudeta nyata tetapi sebuah kudeta yang dipentaskan," kata Aslandogan dikutip dari Gazeta Express, Kamis, 28 Juli 2022.
Salah satu indikator lantaran tersangka kudeta ditetapkan tanpa penyelidikan. Upaya pembersihan besar-besaran dilakukan setelah kudeta gagal dilakukan.
Wakil Presiden Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem, David Weinberg, menyebut banyak kejanggalan dalam kudeta tersebut. Salah satunya, perencanaan yang tidak matang.
Baca: Mantan Taruna Turki Bercerita Soal Kudeta 2016 |
"Diluncurkan pada hari yang "salah" dalam seminggu dan pada waktu yang salah," kata Weinberg.
Padahal, ada 99 jenderal yang ditangkap karena kudeta tersebut. Dia mengatakan seharusnya mereka bisa mengorganisir rencana yang jauh lebih efektif.
"Mereka bisa saja menggulingkan pemerintah jika mereka mau," ujar Weinberg.
Ujung kudeta tersebut, Presiden Erdogan mengeklaim 9.000 petugas polisi, 6.000 tentara, 30 gubernur regional, dan 50 pegawai negeri senior terlibat dalam upaya tersebut. Mayoritas mereka ditahan oleh pemerintah Turki.
Committee to Protect Journalists and Reporters Without Borders mengecam perlakuan pemerintah Turki terhadap tahanan. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa mengeluarkan banyak keputusan yang menyatakan pemenjaraan para pembangkang demokratis (oposisi) dari Turki bermotif politik.
Amnesty International mencatat dalam laporannya pada tahun 2021 bahwa di Turki "politisi oposisi, jurnalis, Bahkan wanita hamil dan wanita yang baru saja melahirkan pun tak luput dari penganiayaan bermotif politik. Mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein memprotes hal itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
